Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Universitas Pertahanan RI (Unhan) merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat stabilitas serta daya tangkal nasional di tengah meningkatnya potensi kontinjensi konflik global dan regional.
Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Kontinjensi Konflik Global dan Regional yang Mempengaruhi Stabilitas Nasional digelar di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Marsma TNI Bayu Hendra Permana.
Rakor tersebut menjadi tahapan akhir dari kerja sama Kemenko Polkam dan Unhan yang sebelumnya menggelar tiga kajian publik mengenai kontinjensi konflik regional, konflik global, serta ketahanan nasional lintas sektor. Forum dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pakar pertahanan.
Dalam sambutannya, Bayu menyampaikan bahwa rakor menjadi wadah integratif untuk merangkum hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan final yang akan disampaikan kepada kementerian/lembaga. “Rapat ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Melalui forum ini kita akan merangkum seluruh hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan final,” ujarnya.
Bayu menilai situasi global yang semakin kompleks menuntut kesiapsiagaan nasional secara menyeluruh. Ia menyoroti rivalitas antarnegara besar di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai tidak hanya berdampak pada aspek geopolitik dan keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, hingga ideologi bangsa.
Ia menegaskan, ketahanan nasional tidak semata terkait pertahanan militer. “Ketahanan nasional bukan hanya urusan pertahanan militer, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling memperkuat,” kata Bayu.
Bayu juga meminta peserta memfokuskan pembahasan pada tiga hal, yakni membangun kesamaan persepsi lintas sektor terhadap ancaman global, memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berorientasi pada penguatan daya tangkal bangsa di masa depan.
Sesi pemaparan dan diskusi dipimpin Kepala Bidang Intelijen Pertahanan, Kolonel Sus Paulus Suhendrasmo. Tiga narasumber dari Unhan, Kementerian Pertahanan, dan Dewan Pertahanan Nasional memaparkan pandangan strategis terkait arah kebijakan pertahanan serta penguatan daya tangkal bangsa di tengah dinamika keamanan global.
Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan dari Unhan menekankan pentingnya pembaruan doktrin pertahanan nasional agar selaras dengan perubahan karakter ancaman global. Ia menilai doktrin lama masih berfokus pada ancaman konvensional dan belum sepenuhnya menjawab tantangan perang modern seperti serangan siber dan disinformasi digital. Menurutnya, kolaborasi lintas institusi, penguatan literasi geopolitik, serta riset berbasis teknologi diperlukan untuk membangun pertahanan yang adaptif dan tangguh.
Sementara itu, Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo, Direktur Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan, memaparkan arah kebijakan umum pertahanan 2025–2029. Ia menyampaikan bahwa sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Fokus kebijakan lima tahun ke depan diarahkan pada penguatan kemandirian bangsa, pembangunan industri pertahanan, serta pembinaan karakter bela negara sebagai fondasi daya tangkal nasional.
Adapun Marsma TNI Agung Karyanto, Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ia menegaskan pertahanan bersifat heterogen dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, sehingga diperlukan pemahaman bersama antar kementerian/lembaga serta komitmen kolektif untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan nasional dari berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun nonmiliter.
Menutup rangkaian kegiatan, forum menekankan bahwa ketahanan nasional merupakan kerja bersama. Dalam situasi global yang dinilai semakin tidak menentu, sinergi antarinstansi, dukungan masyarakat, dan kemandirian bangsa dipandang menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh menghadapi perubahan.
