Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melantik 70 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2025 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, 18 orang diangkat sebagai pejabat fungsional untuk memperkuat kebutuhan birokrasi berbasis digital serta pengawasan kebijakan ekonomi nasional.
Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Jakarta dan dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Formasi pejabat fungsional yang dilantik meliputi Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, hingga Auditor.
Susiwijono menyampaikan ucapan selamat kepada para PNS yang baru dilantik. Ia menilai pelantikan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan karier aparatur sipil negara sekaligus awal tanggung jawab baru untuk mendukung agenda strategis pemerintah.
“Saya atas nama Bapak Menko Perekonomian dan seluruh jajaran pimpinan Kemenko Perekonomian menyampaikan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai PNS pada hari ini,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Ia juga menyebut pelantikan tersebut sebagai peristiwa bersejarah bagi para pegawai. “Hal ini sudah pasti menjadi satu momentum yang bersejarah dan menjadi catatan tersendiri dalam tahapan kehidupan dan karier teman-teman semuanya,” ujarnya.
Sebelum diangkat menjadi PNS, para CPNS menjalani masa percobaan kerja selama satu tahun. Mereka juga diwajibkan mengikuti pelatihan dasar (latsar) serta memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sesuai ketentuan ASN. Menurut Kemenko Perekonomian, proses itu penting untuk membangun karakter birokrasi dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi tantangan koordinasi kebijakan ekonomi yang kian kompleks.
Komposisi formasi baru, termasuk dominasi jabatan seperti Pranata Komputer dan Analis Kebijakan, dinilai sejalan dengan arah transformasi birokrasi nasional. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memperbesar kebutuhan ASN berbasis kompetensi digital dan analisis kebijakan untuk mendukung reformasi birokrasi berbasis elektronik.
Pemerintah juga mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan percepatan layanan digital lintas kementerian/lembaga. Dalam konteks ini, penambahan sumber daya manusia berkompetensi teknologi informasi dipandang sebagai kebutuhan strategis.
Selain penguatan kapasitas digital, keberadaan auditor serta pengelola pengadaan barang/jasa disebut krusial di tengah besarnya anggaran program ekonomi pemerintah. Mengacu pada APBN 2026, belanja pemerintah pusat masih menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional, terutama untuk mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan transformasi digital.
Susiwijono menyatakan para pegawai baru memiliki peluang untuk berkembang menjadi pimpinan di masa depan. “Saya yakin dari 70 orang ini juga akan banyak yang menjadi calon-calon pimpinan ke depan. Dengan berbagai tantangan yang ada, peluangnya juga pasti akan sangat besar sekali,” katanya.
Ia menambahkan, pimpinan Kemenko Perekonomian membuka ruang pengembangan karier, termasuk melalui rotasi antarsatuan kerja untuk memperluas pengalaman dan keahlian pegawai. “Pimpinan sangat terbuka dan mendorong pengembangan karier ke tahap berikutnya, misalnya dengan memfasilitasi rotasi pegawai ke unit kerja lain supaya wawasan dan keahlian mereka semakin berkembang,” ujarnya.
Pelantikan ini berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap kualitas birokrasi nasional. Reformasi ASN menjadi salah satu agenda prioritas untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mulai menggeser kebutuhan ASN dari jabatan administratif menuju jabatan fungsional yang lebih spesifik dan berbasis keahlian.
Kemenko Perekonomian memiliki peran dalam mengoordinasikan kebijakan ekonomi nasional, mulai dari investasi, perdagangan, industri, energi, ketahanan pangan, hingga ekonomi digital. Karena itu, kebutuhan SDM dengan kemampuan lintas sektor dinilai semakin penting.
Para PNS baru diharapkan segera terlibat dalam agenda prioritas pemerintah, termasuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung. “Melihat kemampuan teman-teman semuanya, saya sangat yakin bahwa kalian akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa segera berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Kemenko Perekonomian,” pungkas Susiwijono.
