Pontianak, 23 Mei 2025 — Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan kerja sama itu dibahas dalam Konferensi Pers APBN Edisi Mei 2025 yang dirangkaikan dengan Rapat Sinergi Kemenkeu Satu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/5/2025), di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Forum tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengoptimalkan sinergi antarlembaga dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, menekankan bahwa keterbatasan fiskal di tingkat pusat perlu dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan penerimaan. Menurutnya, tantangan fiskal mendorong perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pembahasan, penguatan PAD menjadi salah satu fokus utama. Langkah yang didorong antara lain digitalisasi pembayaran pajak daerah serta optimalisasi peran bank pembangunan daerah sebagai fasilitator layanan pajak yang lebih inklusif dan efisien.
Selain itu, dibahas pembentukan Tim Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Tim ini bertugas mengidentifikasi perusahaan atau individu yang berkegiatan ekonomi di Kalimantan Barat tetapi belum terdaftar secara administratif melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Optimalisasi data tersebut diyakini dapat meningkatkan penerimaan DBH bagi Provinsi Kalimantan Barat.
Sektor perdagangan kratom yang tengah berkembang juga menjadi perhatian. Upaya yang disoroti mencakup sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha, dengan harapan dapat memperluas basis pajak sekaligus mendorong kontribusi terhadap penerimaan daerah dan memperkuat keadilan fiskal.
Di sisi lain, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pajak kendaraan bermotor. BI menyatakan dukungan terhadap implementasi kerangka percepatan akses keuangan daerah untuk meningkatkan kemudahan layanan publik dan pendapatan daerah secara bersamaan.
Rangkaian diskusi dalam forum tersebut menggambarkan pendekatan kolaboratif yang menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai mitra strategis dalam penguatan ekonomi regional. Dengan sinergi yang lebih erat, Kalimantan Barat menyatakan optimistis dapat menjaga iklim fiskal yang sehat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta memperluas pemerataan layanan publik.
