LONDON – Menyusutnya kekuatan dan kesiapan militer Inggris kembali menjadi perhatian setelah keterlibatan negara itu dalam konflik Timur Tengah belakangan ini dinilai jauh lebih terbatas dibandingkan perannya pada Perang Teluk 1990–1991. Penurunan anggaran pertahanan dan kapasitas operasional disebut turut memengaruhi kemampuan Inggris dalam merespons dinamika konflik global.
Data terbaru menunjukkan Angkatan Udara Kerajaan (Royal Air Force/RAF) kini mengoperasikan lebih dari 150 jet tempur. Sekitar dua pertiganya merupakan Eurofighter Typhoon, sementara sisanya adalah Lockheed Martin F-35. Jumlah personel RAF juga berkurang menjadi sekitar 31.000 orang, turun dari sekitar 88.000 personel dan 700 jet tempur pada awal 1990-an.
Dalam konflik terkini yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Inggris hanya mengirimkan aset udara dalam jumlah terbatas, yakni enam pesawat F-35 ke Siprus serta beberapa jet Typhoon ke Qatar. Kontribusi ini lebih kecil dibandingkan Perang Teluk, saat RAF mengerahkan 157 pesawat, termasuk lebih dari 80 jet tempur.
Penurunan kapasitas juga terlihat pada Angkatan Laut Kerajaan. Armada kapal permukaan yang lebih kecil dan keterbatasan kesiapan operasional dinilai membuat respons Inggris terhadap perkembangan konflik menjadi lebih lambat. Salah satu contohnya adalah pengerahan kapal perusak HMS Dragon ke Mediterania timur yang baru tiba pada 23 Maret.
Sebagai perbandingan, pada Perang Teluk 1990–1991, Angkatan Laut Kerajaan dapat mengirimkan 21 kapal permukaan, dua kapal selam, serta 11 kapal Royal Fleet Auxiliary ke kawasan konflik. Saat ini, kemampuan tersebut disebut menurun seiring pemotongan anggaran pertahanan selama beberapa dekade.
Hingga 2024, anggaran pertahanan Inggris tercatat sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto, turun dari 3,8 persen pada awal 1990-an. Kondisi ini dikaitkan dengan keterbatasan jumlah kapal, penundaan modernisasi armada, serta ketergantungan pada kapal lama yang harus dipensiunkan sebelum pengganti siap digunakan.
Di sisi lain, beban operasional militer Inggris juga meningkat karena menghadapi ancaman lain, termasuk aktivitas militer Rusia di kawasan Atlantik Utara. Situasi ini membuat distribusi kekuatan Inggris terbagi dan tidak sepenuhnya berfokus pada konflik di Timur Tengah.
Meski tidak terlibat langsung dalam pertempuran melawan Iran, Perdana Menteri Keir Starmer mengizinkan pelaksanaan misi defensif untuk melindungi warga sipil dan kepentingan nasional Inggris di kawasan tersebut.
Perkembangan ini menegaskan tantangan yang dihadapi Inggris dalam menjaga peran dan daya tangkal militernya di tengah lingkungan keamanan global yang semakin kompleks, seiring kebutuhan untuk melakukan transformasi dan penyesuaian strategi pertahanan.
