Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung melakukan diplomasi terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz. Menurutnya, eskalasi geopolitik di Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian dan membutuhkan komunikasi langsung antar kepala negara.

“Masalah kapal Pertamina ini memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Dalam laporan yang diterima, dua kapal tanker Pertamina tertahan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Situasi ini disebut berkaitan dengan kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Kementerian Luar Negeri serta KBRI Teheran terus melakukan diplomasi untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya. Syafruddin mengapresiasi langkah itu, namun menilai perlu ada peningkatan upaya ke level strategis agar lebih efektif.

“Upaya Kemlu sudah tepat, tetapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik lebih kuat,” katanya.

Syafruddin menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah tersebut dinilai berpotensi memengaruhi Indonesia sekaligus stabilitas energi global.

Ia juga menilai keterlibatan langsung Presiden dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran. Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya pendekatan multilateral di tengah konflik yang masih berlangsung dan mendorong percepatan diversifikasi pasokan energi nasional agar tidak bergantung pada jalur yang rawan konflik.

“Ini bukan hanya soal kapal, tetapi bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global,” ucap politikus PKB tersebut.