Jakarta, 13 Juni 2025 — Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2025 telah disusun sebagai referensi strategis untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal di Provinsi DKI Jakarta. Dokumen ini juga ditujukan untuk memperkuat peran Regional Chief Economist (RCE) dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.
KFR Triwulan I 2025 memuat analisis perkembangan ekonomi dan pembangunan DKI Jakarta hingga Maret 2025. Kajian ini mencakup dinamika ekonomi regional, analisis fiskal, serta analisis tematik bertema “Analisis Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di DKI Jakarta”. KFR menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Ekonomi tumbuh stabil, inflasi terkendali
Pada triwulan I 2025, perekonomian DKI Jakarta tumbuh 4,95% (year-on-year/yoy) dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 16,85%. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi dicatat Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,64%. Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh 9,22%.
Secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Jakarta tumbuh 0,59% yang didorong pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 14,71% serta komponen PK-LNPRT sebesar 0,51%.
Inflasi hingga Maret 2025 dilaporkan tetap terkendali pada 1,02% (yoy) atau 2,00% (month-to-month/m-to-m) secara bulanan. Dari sisi kesejahteraan, tren peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berlangsung selama tiga tahun terakhir, meski Nilai Tukar Petani (NTP) masih cenderung stagnan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga tercatat menurun menjadi 0,147.
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 mencapai 5,47 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 65,40%. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik tipis menjadi 6,18% (yoy).
Fiskal: pendapatan konsolidasian Rp306,65 triliun, defisit Rp44,33 triliun
KFR mencatat kinerja fiskal regional DKI Jakarta pada triwulan I 2025 menunjukkan sinergi antara APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hingga 31 Maret 2025, total pendapatan konsolidasian mencapai Rp306,65 triliun, terdiri dari pendapatan APBN Rp297,97 triliun dan APBD Rp12,60 triliun.
Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai belanja sebesar Rp350,98 triliun, yang terdiri dari belanja APBN Rp343,60 triliun dan belanja APBD Rp10,88 triliun. Dengan demikian, tercatat defisit fiskal sebesar Rp44,33 triliun.
Dari sisi pendapatan negara, kinerja menurun 28,92% (yoy) akibat kontraksi penerimaan perpajakan, terutama PPN dan PPh. Di saat yang sama, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 5,77%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun 31,03% karena penurunan laba BUMN, sementara hibah turun 72,34%.
Belanja APBN tumbuh 4,06% menjadi Rp343,60 triliun, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,49 triliun yang melambat akibat turunnya Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, APBD DKI Jakarta mencatat surplus Rp1,72 triliun, didukung realisasi pendapatan daerah yang tinggi dan belanja yang dinilai efisien. Penyaluran TKD sebesar Rp12,47 triliun disebut mayoritas berasal dari DBH SDA Minyak Bumi dan DBH PPh Pasal 21.
Program Makan Bergizi Gratis: target nasional 19,47 juta penerima pada 2025
KFR juga memuat catatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini bertujuan mengatasi gizi buruk dan stunting, dengan target 600.000 penerima awal di 26 provinsi. Pada 2025, target penerima direncanakan meningkat hingga 19,47 juta orang dengan dukungan anggaran Rp71 triliun.
Di DKI Jakarta, empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah melayani 12.054 siswa di 41 sekolah, dengan target 153 SPPG hingga akhir 2025. Program juga diperluas untuk ibu hamil sejak 9 Januari 2025.
Hasil analisis menyebutkan bahwa setelah implementasi MBG, inflasi pada kategori Makanan, Minuman, dan Tembakau di DKI Jakarta serta harga rata-rata 14 jenis barang yang digunakan dalam MBG mengalami kenaikan. Namun, data yang tersedia dinyatakan belum menunjukkan hubungan kausalitas yang kuat.
Adapun kendala implementasi yang dicatat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi terkait pertanggungjawaban keuangan, kesenjangan antara target dan ketersediaan SPPI, kekurangan verifikator SPPG, serta anggaran pengadaan SPPI yang masih terblokir.
Analisis tematik: koperasi tumbuh, tetapi menghadapi tantangan tata kelola dan partisipasi anggota
Dalam analisis tematik, KFR menyoroti peran koperasi di DKI Jakarta dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan. Koperasi disebut menunjukkan pertumbuhan dari sisi jumlah, aset, dan volume usaha, didorong kebijakan pemerintah serta digitalisasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM menjalankan sejumlah program pendukung, antara lain Cooperative Open Innovation Network (COIN), Gebetan UMKM, transformasi digital, serta fasilitasi akta pendirian dan pembinaan. Selain itu, Program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan 267 koperasi di seluruh kelurahan pada 12 Juli 2025.
Namun, KFR juga mencatat realisasi anggaran APBD untuk pengembangan koperasi menurun dari 96,80% pada 2021 menjadi 29,58% pada 2024. Tantangan lain mencakup keterbatasan kapasitas SDM pengurus, mismanajemen, isu fraud, serta citra publik yang terdampak kasus gagal bayar dengan total Rp26 triliun.
Kendala tambahan meliputi akses pembiayaan yang terbatas, jaringan pemasaran yang belum optimal, tingkat partisipasi anggota yang rendah (sekitar 16,98%), persaingan pasar yang ketat, serta keterbatasan jumlah pendamping atau mentor. Strategi yang diusulkan mencakup peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola, akselerasi transformasi digital dan inovasi teknologi, penguatan akses pasar dan pembiayaan, perbaikan citra dan edukasi publik, serta peningkatan kolaborasi dan jaringan pemasaran.
KFR juga menilai potensi pengembangan koperasi kelurahan cukup baik. Hal ini didukung data Potensi Kelurahan dari BPS yang menunjukkan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan fasilitas perkreditan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 153 kelurahan.
Rekomendasi kebijakan: tenaga kerja, inflasi, hingga diversifikasi PAD
KFR mengajukan sejumlah rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi DKI Jakarta sekaligus merespons tantangan struktural seperti inklusivitas kerja, inflasi, dan kesenjangan gender. Empat rekomendasi yang diusulkan meliputi program upskilling dan reskilling bersertifikat berbasis industri untuk menurunkan TPT 6,18%; penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga melalui platform digital distribusi pangan; serta dorongan partisipasi tenaga kerja perempuan melalui model kerja fleksibel dan subsidi. Seluruhnya disebut memerlukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
Untuk kinerja fiskal, KFR menyebut pendapatan APBN dapat ditingkatkan melalui pengawasan kepatuhan perpajakan pada sektor utama, penguatan pengawasan ekspor-impor, dan peningkatan kapasitas SDM. Pemprov DKI juga didorong mendiversifikasi sumber PAD dari sektor ekonomi digital dan berbasis lingkungan.
Dari sisi belanja, alokasi diarahkan pada program yang meningkatkan daya beli masyarakat seperti bantuan sosial, subsidi pangan/energi, dan padat karya tunai. Untuk mendorong konsumsi kelas menengah, diusulkan insentif fiskal seperti relaksasi PPh dan diskon pembelian barang tahan lama. KFR juga menekankan perlunya peningkatan peran UMKM dalam Program MBG melalui keterbukaan informasi, penyederhanaan rekrutmen, dukungan permodalan, serta regulasi yang memperkuat kolaborasi antara UMKM, sekolah, dan pemerintah.
Dalam pengembangan koperasi kelurahan, KFR mengusulkan konsep Community Based Enterprises (CBE) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat untuk manfaat yang lebih luas. Sinergi dengan Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) dinilai dapat memperkuat peran koperasi sebagai lembaga kewirausahaan sosial, dengan dukungan peningkatan kapasitas manajerial untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi kelurahan di wilayah DKI Jakarta.
Dokumen KFR Triwulan I Tahun 2025 disebut dapat diunduh melalui tautan yang disediakan dalam publikasi terkait.
