Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menyinggung dampak ketegangan di Teluk Hormuz yang turut memengaruhi pasokan minyak dunia.
Pernyataan itu disampaikan Kalla kepada wartawan di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Selatan, Rabu (18/3). Menurutnya, pemerintah berada pada posisi sulit dalam menentukan arah kebijakan fiskal.
“Pemerintah mengalami dilema. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kondisi ini, yaitu mengurangi belanja atau menaikkan penerimaan,” ujar Kalla.
Namun Kalla menilai upaya menaikkan penerimaan negara tidak mudah dilakukan ketika ekonomi melambat. Ia mengatakan penurunan aktivitas ekonomi berdampak langsung pada penerimaan pajak.
“Kalau ekonomi menurun, pajak juga menurun. Jadi opsinya tinggal mengurangi belanja atau menaikkan defisit melalui utang,” katanya.
Kalla menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung memilih opsi menekan belanja agar defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 3 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengurangan belanja berpotensi menimbulkan konsekuensi besar pada sejumlah sektor utama, mulai dari transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan.
“Kalau belanja daerah dikurangi, pembangunan di daerah akan terganggu. Kalau pendidikan dikurangi, kualitas pendidikan bisa menurun. Begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur,” ujar Kalla.
