Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menilai isu kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) perlu disikapi dengan jernih dan proporsional. Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, ia mengingatkan setiap langkah diplomatik Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, fiskal, dan ketahanan pangan nasional.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (25/3/2026), Johan menyebut tidak semua narasi global memiliki dasar institusional yang kuat, namun tetap perlu dianalisis secara serius. Menurutnya, isu yang menyangkut posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik layak dikaji mendalam karena dampaknya dapat menjangkau sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional.

Johan memandang dunia kini memasuki fase baru yang ditandai meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, fragmentasi perdagangan global, serta konflik kawasan. Kondisi tersebut membuat setiap keputusan diplomatik menjadi sangat sensitif. Ia menekankan Indonesia berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi titik persilangan berbagai kepentingan global, sehingga setiap kebijakan luar negeri perlu memperhitungkan konsekuensi jangka panjang.

Ia juga menyoroti pernyataan keras Donald Trump terkait kemungkinan konsekuensi jika Indonesia keluar dari BOP sebagai cerminan hubungan internasional yang semakin transaksional. Dalam situasi seperti ini, kata Johan, Indonesia menghadapi posisi yang tidak mudah: menjaga hubungan baik dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi global, sekaligus mempertahankan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Johan memperingatkan risiko terbesar adalah terjebak pada pilihan sempit antara tunduk pada tekanan global atau mengambil langkah konfrontatif tanpa perhitungan matang. Kedua opsi tersebut, menurutnya, berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik melalui erosi kedaulatan maupun instabilitas politik dan ekonomi.

Dalam konteks ini, Johan menilai Indonesia memiliki modal historis melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dirintis sejak era Soekarno. Namun, ia menekankan modal tersebut hanya efektif jika diikuti konsistensi dan ketegasan dalam menentukan prioritas, dengan kepentingan nasional sebagai kompas utama. Ia menyatakan setiap keputusan terkait keikutsertaan atau penarikan diri dari inisiatif global perlu diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah langkah tersebut memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Johan menilai dinamika geopolitik global tidak lagi bisa dipandang semata sebagai isu politik luar negeri karena berdampak langsung pada kondisi fiskal, termasuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan, gangguan hubungan dengan mitra strategis dapat segera memukul perdagangan melalui penurunan ekspor komoditas unggulan akibat hambatan tarif maupun non-tarif. Komoditas seperti produk pertanian, perikanan, dan turunannya, menurutnya, sangat bergantung pada akses pasar global sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional.

Selain perdagangan, ia menyoroti potensi gangguan rantai pasok global yang bisa meningkatkan biaya produksi di dalam negeri, terutama karena ketergantungan pada input impor seperti pupuk, pakan, dan teknologi. Kenaikan biaya tersebut dinilai dapat menekan margin usaha dan menurunkan produktivitas sektor-sektor strategis.

Dari sisi moneter, Johan menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah sebagai salah satu risiko utama. Ketidakpastian global cenderung memicu arus modal keluar yang berujung pada pelemahan rupiah, sehingga pemerintah kerap perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga menyinggung kemungkinan meningkatnya beban subsidi, khususnya pada sektor pangan dan energi, ketika harga global naik dan pemerintah perlu melindungi daya beli masyarakat. Konsekuensinya, ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan bisa semakin terbatas.

Menurut Johan, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap gejolak geopolitik. Dalam kondisi normal, pasar internasional dapat menjadi penyeimbang ketika produksi domestik tertekan. Namun, dalam situasi tidak stabil, pasar global justru dapat menjadi sumber kerentanan baru.

Ia menilai gangguan hubungan internasional dapat berdampak langsung pada akses impor pangan strategis. Pembatasan ekspor oleh negara pemasok atau hambatan distribusi global berisiko memicu kekurangan pasokan di dalam negeri dan menyulitkan upaya menjaga stabilitas harga. Di sisi lain, fluktuasi harga input seperti pupuk, benih, dan pakan ternak yang dipengaruhi pasar internasional dapat meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada harga di tingkat konsumen.

Johan juga menyoroti tantangan distribusi pangan akibat gangguan jalur logistik, baik karena konflik maupun kebijakan perdagangan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dinilai menghadapi kompleksitas tambahan untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan merata. Ia menekankan ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, melainkan juga akses masyarakat, karena tekanan ekonomi akibat gejolak global dapat menurunkan daya beli.

Di tengah rivalitas global, Johan menegaskan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang, terutama bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut Indonesia memanfaatkan perannya di ASEAN untuk mendorong kolaborasi yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, ia mengingatkan peran penyeimbang tidak terbentuk otomatis dan membutuhkan konsistensi kebijakan serta komunikasi konstruktif dengan seluruh mitra strategis.

Johan menilai kecenderungan berpihak pada salah satu kekuatan besar dapat melemahkan kredibilitas Indonesia sebagai penyeimbang. Sebaliknya, sikap yang proporsional dan independen dinilai dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Ia menegaskan peran penyeimbang bukan berarti netral tanpa arah, melainkan upaya aktif menciptakan ruang dialog dan kerja sama, sejalan dengan prinsip bebas aktif.

Terkait pengambilan keputusan, Johan mendorong pemerintah menghindari pilihan ekstrem dan mengedepankan kedaulatan dengan perhitungan matang. Ia menilai evaluasi komprehensif diperlukan untuk menimbang manfaat dan risiko, termasuk implikasinya terhadap ekonomi, fiskal, dan sektor strategis seperti ketahanan pangan. Ia juga menyebut opsi renegosiasi perlu tetap terbuka ketika terdapat ketidakseimbangan dalam suatu kesepakatan, dengan diplomasi ditempatkan sebagai ruang dialog untuk menyesuaikan kesepakatan agar lebih menguntungkan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi diplomatik guna mencegah eskalasi yang tidak diinginkan. Menurutnya, kedaulatan tidak berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dengan tetap mempertimbangkan dinamika global. Dengan pendekatan terukur dan seimbang, ia berharap Indonesia dapat menjaga independensi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Johan menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kekuatan Indonesia di tengah ketidakpastian global juga ditentukan daya tahan domestik. Ia menyoroti kemandirian pangan untuk mengurangi kerentanan akibat ketergantungan berlebihan pada pasar global, serta pentingnya diversifikasi sumber pasokan. Ia juga menyebut ketahanan fiskal sebagai faktor krusial, dengan disiplin fiskal dan efisiensi belanja semakin penting agar APBN tetap memiliki ruang merespons tekanan global.

Di bidang diplomasi, Johan menilai Indonesia perlu bersikap cerdas dan adaptif dengan memperkuat jaringan kerja sama internasional tanpa terjebak dalam rivalitas blok kekuatan besar. Ia mengingatkan gejolak geopolitik berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari harga pangan hingga stabilitas ekonomi keluarga, sehingga Indonesia dituntut tetap merdeka dalam sikap, bijak dalam keputusan, dan tangguh menghadapi tantangan global.