Jakarta — Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengecam keras serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Organisasi ini menilai tindakan tersebut memicu eskalasi serius, memperburuk ketegangan di Timur Tengah, dan berisiko memperluas konflik regional menjadi krisis internasional.
Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menyatakan serangan itu tidak dapat dibenarkan dari perspektif hukum internasional. Ia menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban.
“Kami mengecam keras tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Segala bentuk penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Maret 2025.
Menurut Jazuli, kebijakan luar negeri yang bertumpu pada pendekatan koersif, tekanan sepihak, dan penggunaan kekuatan bersenjata hanya akan memperpanjang siklus konflik serta memperdalam krisis kemanusiaan. Ia menilai langkah semacam itu mengancam ketertiban dan perdamaian dunia.
“Dunia tidak bisa dipimpin dengan cara kekerasan dan pemaksaan. Kepemimpinan global yang bertanggung jawab harus berpijak pada dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Dunia yang waras harus kompak menghentikan eskalasi ini,” ujar Jazuli, yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
JDF Asia Pasifik menyoroti bahwa eskalasi militer berpotensi menimbulkan korban sipil, menghancurkan infrastruktur vital, serta memicu gelombang pengungsian baru yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di kawasan. Organisasi ini juga menyebut perang telah mengganggu penerbangan, arus barang dan jasa vital, serta stabilitas ekonomi global.
JDF Asia Pasifik menyerukan komunitas internasional untuk segera mendorong deeskalasi, gencatan senjata, dan pembukaan jalur diplomasi yang konstruktif guna mencegah konflik yang lebih luas. Selain itu, lembaga-lembaga internasional yang berwenang didorong melakukan penyelidikan independen serta memastikan mekanisme akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter.
“Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global sangat dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil, damai, dan berbasis hukum,” tutup Jazuli.
