JAKARTA — Peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2026 menjadi momentum untuk meninjau kembali sejauh mana inklusi digital menjangkau perempuan dan anak perempuan di kawasan Asia-Pasifik. Di tengah pesatnya transformasi ekonomi, kesenjangan akses teknologi dinilai masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
Meski konektivitas global terus meningkat, distribusi manfaat ekonomi digital disebut belum merata. Perempuan di Asia-Pasifik masih menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan akses perangkat, rendahnya literasi digital, hingga minimnya representasi perempuan dalam karier sektor teknologi dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Di sisi lain, ekonomi digital Asia-Pasifik diprediksi terus mendominasi pertumbuhan global. Namun, potensi tersebut dinilai berisiko terhambat apabila perempuan—yang merupakan setengah dari populasi—tetap termarjinalkan dari ekosistem digital. Kesenjangan ini tidak hanya menyangkut akses internet, tetapi juga peluang karier dan partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis di industri teknologi.
Cyrus Adaggra, President Asia-Pacific Equinix, menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang inklusif. Menurut dia, percepatan inklusi digital bagi perempuan dan generasi muda membutuhkan sinergi lintas pihak.
“Kolaborasi antara sektor swasta, organisasi sosial, dan komunitas lokal adalah kunci untuk mempercepat inklusi digital. Kita perlu memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki alat, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi masa depan,” ujar Adaggra dalam pandangannya menyambut IWD 2026.
Salah satu langkah yang disorot adalah peran Equinix Foundation yang bermitra dengan berbagai organisasi lokal di Asia-Pasifik. Yayasan ini berfokus pada tiga pilar, yakni literasi digital, pendidikan STEM, dan pengembangan karier. Programnya mencakup pemberian pemahaman penggunaan teknologi secara produktif dan aman, dorongan minat anak perempuan pada sains dan teknologi melalui kurikulum adaptif, serta pembukaan jalur pelatihan profesional dan akses kerja di sektor pusat data (data center) dan infrastruktur digital.
Di Indonesia, tantangan inklusi digital dinilai memiliki dimensi yang lebih kompleks. Sebagai negara kepulauan, kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih terasa. Perempuan di komunitas yang kurang terlayani (underserved communities) kerap menjadi kelompok yang paling terdampak oleh minimnya infrastruktur digital.
Upaya mempercepat inklusi digital di Indonesia disebut tidak cukup sebatas menghadirkan jaringan internet, melainkan juga memerlukan pendampingan berkelanjutan agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi. Salah satu contoh yang disorot adalah pemanfaatan teknologi untuk penguatan UMKM digital yang banyak digerakkan oleh kaum ibu.
Sejumlah pengamat menilai, tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada gender serta dukungan sektor swasta, jurang pemisah antara kelompok yang terkoneksi dan yang terisolasi berisiko semakin melebar.
Melalui peringatan IWD 2026, isu kesenjangan digital perempuan diharapkan tidak berhenti pada seremonial, tetapi menjadi pijakan bagi kebijakan yang lebih inklusif. Dengan akses teknologi dan keterampilan digital yang setara, perempuan di Asia-Pasifik—termasuk Indonesia—diharapkan dapat terlibat sebagai penggerak inovasi dalam pertumbuhan ekonomi digital ke depan.
Investasi pada pendidikan digital bagi perempuan juga dipandang sebagai investasi bagi ketahanan ekonomi jangka panjang, karena dampaknya dapat dirasakan dari tingkat keluarga hingga komunitas dan skala nasional.
