Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berjalan lebih dari dua bulan, dengan empat kali debat calon presiden dan calon wakil presiden sudah digelar. Namun, isu kelautan dan pesisir dinilai masih jarang muncul dalam pembahasan para kandidat, termasuk di panggung debat. Gagasan yang disampaikan lebih sering mengarah pada pertanian, hutan, dan persoalan lingkungan daratan.
Padahal, laut menjadi bagian dominan dari wilayah Indonesia dan puluhan juta masyarakat pesisir bergantung pada ekosistem laut yang sehat. Di sisi lain, kerusakan dan pencemaran ekosistem laut disebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Perubahan iklim juga dipandang mengancam kehidupan 90% spesies laut.
Dengan waktu pemilihan yang tinggal sekitar dua pekan, gagasan kandidat terkait pelestarian laut serta pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan publik dalam menentukan pilihan. Minimnya pembahasan di ruang kampanye membuat masyarakat sulit menilai seberapa kuat komitmen serta kredibilitas para kandidat dalam menjalankan agenda tersebut.
Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan dokumen visi dan misi yang telah disusun masing-masing pasangan calon. Dalam dokumen itu, isu kemaritiman sebenarnya mendapat porsi tertentu, meski tidak banyak diterjemahkan menjadi pembahasan terbuka selama kampanye.
Pada pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, dokumen visi-misi setebal 148 halaman memuat penjelasan mengenai sejarah Indonesia yang dikaitkan dengan fakta penting kelautan. Ekonomi maritim dan kelautan disebut secara eksplisit pada misi kedua, dengan fokus pada peningkatan ekonomi, infrastruktur, riset, dan peraturan. Dalam misi ketujuh, pasangan ini juga menyinggung keamanan maritim, termasuk eksploitasi sumber daya alam, dengan penekanan wilayah Sumatra dan provinsi di Indonesia Timur untuk pengembangan keamanan maritim. Mereka turut menyebut konsep keadilan ekologis—pengakuan bahwa seluruh makhluk di Bumi merupakan satu kesatuan kehidupan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan—namun tidak ada penjelasan khusus mengenai keadilan di laut dan pesisir.
Pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud Md menuliskan visi negara maritim pada bagian depan dokumen mereka. Mereka juga menjabarkan sebelas potensi maritim yang dinilai dapat dipercepat, seperti budi daya perikanan dan penangkapan ikan. Selain itu, pasangan ini menjanjikan penanganan pencemaran laut, termasuk pencemaran yang bersifat lintas batas negara.
Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming sejak awal dokumen visi-misi menjelaskan tantangan kemaritiman dan potensi yang dimiliki Indonesia. Mereka menekankan penguatan sektor maritim melalui penghiliran produk-produk maritim, memperkuat diplomasi kemaritiman, serta peningkatan ekonomi nelayan. Namun, dari 17 program prioritas yang mereka susun, pelestarian laut maupun pengembangan sektor kelautan tidak disebut sebagai program tersendiri. Pengelolaan sumber daya laut ditempatkan sebagai bagian dari rencana penghiliran sumber daya alam. Sebagai pembanding, sektor pertanian memiliki program prioritas khusus, yakni penjaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Di sisi lain, pasangan ini juga menyatakan rencana membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pulau-pulau kecil, meski rencana pelaksanaannya belum dijelaskan secara terang.
Minimnya isu laut dan pesisir dalam kampanye juga membuat publik sulit mengetahui bagaimana para kandidat mengevaluasi program maritim pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hampir satu dekade lalu, pada 2014, Joko Widodo berkampanye dengan menggaungkan Tol Laut untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Agenda tersebut sempat dipandang sebagai angin segar bagi pembangunan ekonomi biru dan pelestarian laut.
Di tingkat kementerian, terdapat lima program prioritas di sektor kelautan, yaitu penangkapan ikan terukur, perluasan kawasan konservasi, pembangunan pesisir dan laut berkelanjutan, pengawasan sumber daya laut, serta penanganan polusi laut termasuk sampah laut. Namun, sektor kelautan di bawah pemerintahan Jokowi disebut masih menghadapi tantangan besar. Sumbangan sektor kelautan dan perikanan tercatat masih 2,8% dari Produk Domestik Bruto, sementara 17,7 juta penduduk pesisir tergolong masyarakat miskin.
Presiden terpilih disebut memiliki pekerjaan besar untuk mengevaluasi agenda serta memperbaiki kinerja pemerintah, terutama dalam menyelaraskan konsep ekonomi biru dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya penanganan perubahan iklim (SDG 13) dan ekosistem kelautan (SDG 14) pada 2030. Dua target ini dinilai penting karena dapat mendorong capaian tujuan berkelanjutan lain, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Tanpa pertimbangan SDGs yang memadai, pengembangan ekonomi biru dikhawatirkan berisiko mendorong eksploitasi besar-besaran dan mempercepat degradasi ekosistem.
Selain itu, Indonesia memiliki target memperluas kawasan konservasi laut hingga 30% dari total luasan laut atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045. Target ini disebut selaras dengan Kerangka Kerja Biodiversitas Global yang juga disepakati Indonesia pada akhir 2022.
Agenda lain yang dinilai perlu mendapat perhatian ialah potensi karbon biru. Ekosistem mangrove, karang, dan padang lamun disebut sebagai penyerap dan penyimpan karbon signifikan—sekitar 17% dari penyerapan karbon secara global. Namun, pembahasan karbon dalam Pemilu 2024 dinilai masih berkisar pada pajak karbon dan fungsi hutan.
Di luar itu, energi terbarukan dari laut juga disebut belum tergarap di Indonesia. Konsep ini telah digaungkan sejak satu dekade lalu, tetapi tidak semuanya terlaksana, padahal potensi energi terbarukan dari laut disebut mencapai 60 gigawatt—lebih besar dari proyek listrik andalan pemerintah sebesar 35 gigawatt.
Dengan sisa masa kampanye yang tinggal beberapa hari dan satu panggung debat yang masih tersisa, para kandidat dinilai perlu lebih berinisiatif mengemukakan isu ekonomi biru dan pelestarian laut beserta program kerja mereka kepada publik.
