Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris pada Senin menyatakan “kekhawatiran mendalam” atas bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan menyebut situasi tersebut sebagai “aksi genosida”. Ia kembali menegaskan tuntutan Irlandia agar Uni Eropa menangguhkan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel.
Harris meminta adanya “upaya mendesak” untuk mengamankan gencatan senjata, meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan, serta memastikan pembebasan sandera di Gaza. Namun, ia menilai Israel justru “bergerak ke arah yang berlawanan”.
Ia juga memperingatkan rencana pendudukan di Kota Gaza. “Jika Israel melanjutkan rencana pendudukannya di Kota Gaza, itu akan berarti lebih banyak pertumpahan darah, lebih banyak korban jiwa, lebih banyak kelaparan, dan semakin jauhnya harapan perdamaian. Rencana terbaru ini tidak boleh dilanjutkan,” kata Harris seperti dilansir Anadolu.
Sebelumnya pada Jumat, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza, yang memicu reaksi keras internasional dari pemerintah dan badan-badan hak asasi manusia.
Pernyataan Harris disampaikan setelah konferensi video informal para menteri luar negeri Uni Eropa yang membahas perkembangan menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di negara bagian Alaska, Amerika Serikat, pada Jumat. Dalam pertemuan informal pada Senin, serangan Israel dan situasi kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu agenda pembahasan.
Menurut Harris, Komisi Eropa perlu mengajukan langkah konkret yang dapat diambil Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel agar mengubah kebijakannya. Ia mengatakan Israel melanggar Pasal 2 Perjanjian Asosiasi dan menilai penting agar pada pertemuan Urusan Luar Negeri Uni Eropa berikutnya, tindakan nyata diambil serta opsi-opsi disampaikan.
“Irlandia berpandangan tegas bahwa Perjanjian Asosiasi harus ditangguhkan sambil menunggu penghentian semua kekerasan. Kita harus mengambil tindakan konkret, bukan hanya mengeluarkan pernyataan kecaman,” ujarnya.
Di sisi lain, dokumen yang dibagikan Komisi Eropa kepada 27 negara anggota pada Rabu lalu menunjukkan jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza dari Israel empat kali lebih sedikit daripada yang diminta Uni Eropa. Dokumen pembaruan dua mingguan itu memantau kondisi bantuan yang mengalir ke Jalur Gaza.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa antara 31 Juli dan 4 Agustus, PBB dan mitranya melaporkan 188 truk telah diturunkan di titik-titik penyeberangan menuju Gaza, sebagaimana dikutip dari dokumen yang dilihat oleh Euractiv. Angka itu jauh lebih rendah dibanding sekitar 800 truk per lima hari yang menurut seorang pejabat Uni Eropa semestinya masuk, berdasarkan kesepakatan yang disebut baru-baru ini dicapai diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, dengan Israel. Berdasarkan kesepakatan tersebut, sekitar 160 truk bantuan per hari seharusnya memasuki Gaza.
PBB menyatakan setidaknya 500 hingga 600 truk per hari dibutuhkan untuk mencegah kelaparan lebih lanjut. Badan-badan kemanusiaan dan organisasi internasional juga memperingatkan bencana kelaparan akibat blokade di Gaza.
Pada Selasa, 12 Agustus 2025, lima warga Palestina—termasuk dua anak—dilaporkan meninggal akibat kelaparan, menurut Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, total kematian terkait kelaparan di Gaza disebut mencapai 227 orang, termasuk 103 anak.
Israel membantah bahwa serangan militernya menyebabkan bencana kelaparan dan menyalahkan PBB karena tidak mendistribusikan bantuan yang diklaim sering dicuri Hamas. Sementara itu, Brussels mengecam Israel terkait pembunuhan massal di empat lokasi bantuan yang didirikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS dan Israel.
Israel juga menghadapi kecaman yang semakin meningkat atas perang di Gaza, yang disebut telah menewaskan hampir 61.500 korban sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut disebut menghancurkan wilayah kantong itu, yang juga menghadapi kematian akibat kelaparan.
