Iran memutuskan menerima Pakistan sebagai mediator dalam negosiasi damai dengan Amerika Serikat (AS) dengan alasan itikad baik serta langkah konkret Islamabad dalam mendorong gencatan senjata di kawasan Teluk.
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan gencatan senjata. Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi usai peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Boroujerdi, Sharif secara intensif berdialog dengan pihak Iran dan meyakinkan Teheran agar menghentikan serangan serta kembali ke meja perundingan. Pada saat yang sama, Sharif juga berkomunikasi dengan pihak AS untuk membujuk mereka bernegosiasi dengan Iran.
Boroujerdi menambahkan, Pakistan juga menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan damai antara AS dan Iran. “Pakistan berusaha meyakinkan kami serta lawan-lawan kami untuk kemudian bernegosiasi di Pakistan,” ujarnya.
Keputusan Iran menerima tawaran Pakistan diambil di tengah banyaknya negara maupun tokoh dunia yang menawarkan diri menjadi penengah perundingan, termasuk Indonesia.
Dalam perkembangan terkait, delegasi AS dan Iran memulai pembicaraan “langsung” di Islamabad pada Sabtu dengan tujuan mengakhiri perang. Perundingan berlangsung setelah Pakistan disebut berhasil membantu menjamin tercapainya gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan AS.
Pertemuan digelar di lokasi militer dengan pengamanan ketat dan berada di bawah kendali tentara Pakistan. Perundingan tersebut disebut berpeluang berlangsung lebih dari satu hari.
Delegasi Iran dalam perundingan itu antara lain Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.
Sementara delegasi AS terdiri atas Wakil Presiden JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Donald Trump Jared Kushner, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri AS, Pentagon, dan Dewan Keamanan Nasional AS.
