Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Iran “hanya perlu menelepon” jika ingin bernegosiasi dinilai tidak sesederhana tawaran damai. Dalam pembacaan Teheran, kontak langsung semacam itu berisiko menjadi keuntungan politik bagi Washington, terutama karena dapat dipakai sebagai materi propaganda yang membentuk narasi bahwa Iran sedang terdesak dan meminta keringanan.
Menurut uraian yang berkembang, satu panggilan telepon langsung dari Teheran ke Washington bukan hanya soal isi pembicaraan, melainkan juga potensi rekaman audio atau visual yang dapat dipotong, disebarluaskan, dan dibingkai untuk kepentingan politik domestik AS. Dalam skenario tersebut, Iran dikhawatirkan kehilangan pijakan narasi yang selama beberapa bulan terakhir dibangun sebagai pihak yang bertahan dengan martabat.
Atas pertimbangan itu, Iran memilih menutup jalur komunikasi langsung dengan pejabat AS dan mengembangkan pola diplomasi yang berlapis serta tidak bertumpu pada satu kanal. Penolakan terhadap kontak langsung digambarkan sebagai langkah defensif untuk melindungi posisi tawar dan citra politik di mata publik regional.
Ada dua alasan utama yang kerap dikemukakan di balik sikap tersebut. Pertama, pertimbangan teknis di era digital, ketika rekaman komunikasi dapat menjadi alat untuk membentuk opini publik. Kedua, pertimbangan psikologis-politik di Timur Tengah, di mana martabat dan kehormatan dipandang sebagai modal penting. Dengan menolak kontak langsung, Iran berupaya mempertahankan kesan setara, bukan berada di bawah tekanan Washington.
Di tengah tertutupnya “pintu depan” diplomasi, Teheran disebut membangun tiga jalur komunikasi belakang layar. Jalur pertama melalui Islamabad. Dalam skema ini, Iran mengirim Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk bertemu Panglima Militer Pakistan Jenderal Asim Munir. Kanal tersebut dipandang strategis karena militer Pakistan memiliki relasi historis dengan AS, dan pesan yang bergerak melalui hubungan militer-ke-militer dinilai dapat lebih efektif meredam eskalasi.
Jalur kedua melalui Muscat, Oman. Negara ini diposisikan sebagai fasilitator netral yang telah teruji sejak proses menuju kesepakatan nuklir JCPOA 2015. Dalam jalur ini, Iran menitipkan proposal 14 poin melalui Oman dengan pendekatan yang minim eksposur publik. Strategi tersebut dipahami sebagai upaya memastikan pesan sampai ke Washington tanpa menimbulkan kesan konfrontasi maupun kelemahan.
Jalur ketiga melalui Saint Petersburg, Rusia. Dalam kerangka ini, keterlibatan Rusia tidak sekadar sebagai pengantar pesan, melainkan juga sebagai sinyal geopolitik bahwa Iran memiliki opsi kemitraan lain dan tidak sepenuhnya terisolasi. Pendekatan ini digambarkan sebagai upaya “strategic hedging”, yakni menjaga ruang manuver apabila jalur diplomasi dengan AS menemui jalan buntu.
Selain tiga jalur tersebut, Iran juga disebut melakukan komunikasi paralel dengan Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Mesir. Tujuannya adalah mendesentralisasi pesan agar tidak ada satu saluran tunggal yang dapat disadap, dipelintir, atau dijadikan bukti untuk membangun narasi bahwa Iran sedang “memohon” perdamaian. Dengan menyebarkan komunikasi ke beberapa ibu kota, potensi terbentuknya satu rekaman atau dokumen utuh yang dapat dipakai sebagai alat propaganda dinilai menurun.
Strategi diplomasi berlapis ini dipandang memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, menjaga citra domestik agar tidak terlihat menyerah, menekan biaya dan risiko dibanding perang terbuka, serta memberi fleksibilitas waktu karena tidak terikat pada dinamika tenggat politik di AS. Namun, strategi tersebut juga dinilai memiliki keterbatasan.
Pertama, kemenangan dalam narasi tidak otomatis berujung pada penyelesaian substansi. Dalam gambaran yang beredar, Selat Hormuz disebut masih efektif tertutup sejak 28 Februari 2026, dengan arus perdagangan minyak dunia turun hingga 95% dan harga minyak Brent bertahan di level USD 114 per barel. Situasi itu disebut tetap menekan ekonomi Iran akibat blokade.
Kedua, risiko miskomunikasi meningkat ketika pesan disampaikan melalui banyak perantara. Perbedaan penafsiran atau distorsi antarsaluran—misalnya antara Pakistan dan Oman—dapat membuat pihak lain salah membaca intensi Iran, yang dalam situasi rapuh berpotensi memicu eskalasi.
Ketiga, strategi ini menambah ketergantungan Iran pada aktor pihak ketiga seperti Pakistan, Oman, dan Rusia. Jika salah satu pihak mengubah posisi, jalur komunikasi yang dibangun dapat melemah atau bahkan runtuh, sehingga Teheran kehilangan kontrol penuh atas penyampaian pesannya.
Di sisi lain, dampak ketegangan di kawasan juga disorot dari perspektif Indonesia dan ASEAN. Selat Hormuz dipandang sebagai jalur penting bagi ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Dalam perhitungan yang disampaikan, sekitar 30% impor minyak Indonesia dan 40% impor gandum melewati jalur tersebut. Jika penutupan berlangsung lebih dari 90 hari, inflasi disebut berpotensi menembus 6–7% dan pertumbuhan ekonomi bisa turun di bawah 4%.
Karena itu, sejumlah langkah yang dinilai dapat dipertimbangkan antara lain memperkuat cadangan strategis nasional—dengan catatan cadangan minyak Indonesia disebut baru mencukupi sekitar 15 hari konsumsi dan didorong agar meningkat menjadi 30 hari—serta mendorong ASEAN menggelar pertemuan khusus terkait keamanan maritim untuk menjaga keterbukaan jalur perdagangan. Selain itu, Indonesia juga didorong mengaktifkan diplomasi pencegahan di PBB, termasuk mendorong resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi kapal niaga sipil.
Pada akhirnya, diplomasi asimetris Iran digambarkan sebagai upaya mempertahankan martabat sekaligus menghitung risiko kekuatan dalam menghadapi tekanan negara adidaya. Namun, penilaian yang mengemuka menegaskan bahwa diplomasi tidak hanya soal citra dan posisi tawar, melainkan juga perlu menghasilkan penyelesaian konkret, terutama ketika dampak ekonomi dan kemanusiaan terus berjalan. Dalam konteks yang lebih luas, jalan keluar dipandang lebih mungkin dicari melalui perundingan multilateral ketimbang melalui kanal bilateral yang sarat kalkulasi politik.
