Teheran—Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak membiarkan Israel membahayakan upaya gencatan senjata regional melalui serangan intensif ke Lebanon. Araghchi menyebut Washington akan bertindak “bodoh” bila membiarkan serangan tersebut menggagalkan diplomasi yang sedang berjalan.
Pernyataan itu muncul ketika serangan udara Israel di Lebanon terus berlanjut dan dilaporkan telah menewaskan ratusan orang tak lama setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku. Perbedaan tafsir tentang apakah kesepakatan itu mencakup Lebanon disebut menjadi ancaman utama bagi masa depan perdamaian sejak gencatan senjata diumumkan pada Selasa lalu.
Araghchi juga menyinggung kelanjutan persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dijadwalkan berlanjut pada Minggu mendatang. Ia mengisyaratkan Netanyahu memiliki motif pribadi untuk mempertahankan eskalasi perang.
“Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat proses pemenjaraannya,” tulis Araghchi melalui media sosial, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat, 10 April 2026.
Dalam pernyataan yang sama, Araghchi menegaskan pesan kepada AS yang sebelumnya membantah bahwa Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata awal. Ia memperingatkan adanya dampak ekonomi bagi Washington jika diplomasi gagal.
“Jika AS berniat menghancurkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu adalah pilihan mereka. Kami pikir itu tindakan bodoh, tetapi kami siap menghadapinya,” kata Araghchi.
Pernyataan Menlu Iran itu merupakan respons atas retorika Wakil Presiden AS JD Vance, yang sebelumnya memperingatkan Iran agar tidak membiarkan gencatan senjata berantakan karena isu Lebanon. Vance menyebut kegagalan gencatan senjata akibat sikap Iran akan menjadi pilihan yang bodoh.
Di tengah ketegangan tersebut, pejabat dan media Iran mengisyaratkan Teheran mungkin merespons secara militer terhadap serangan Israel di Lebanon atau memblokade Selat Hormuz guna memastikan Lebanon masuk dalam cakupan gencatan senjata.
Di Washington, Presiden Donald Trump pada Kamis mengaku telah meminta pemerintah Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Lebanon. Dalam wawancara dengan NBC News, Trump mengatakan ia telah berbicara dengan Netanyahu agar lebih menahan diri dalam melancarkan serangan.
Senada, JD Vance pada Rabu mengeklaim Israel telah setuju untuk sedikit membatasi diri di wilayah Lebanon. Namun, laporan dari lapangan menyebut serangan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Lebanon juga baru saja melewati salah satu hari paling berdarah dalam sejarahnya, dengan korban tewas dilaporkan melampaui 300 orang.
Pada Kamis, Israel kembali melancarkan serangan mematikan di Lebanon, termasuk serangan yang menewaskan empat petugas penyelamat di kota Borj Qalaouiye, wilayah selatan. Militer Israel juga mengeluarkan perintah evakuasi untuk area Jnah di Beirut, yang disebut sebagai lokasi dua rumah sakit terbesar di negara itu serta kawasan permukiman puluhan ribu warga sipil.
Dalam konteks yang lebih luas, AS disebut memiliki rekam jejak mengeklaim Israel setuju membatasi serangan militer, namun serangan tetap berlanjut. Salah satu contoh yang disebut adalah pada 2024, ketika pemerintahan Joe Biden bersikeras operasi Israel di Rafah hanya terbatas, meski pada akhirnya militer Israel menghancurkan hampir seluruh infrastruktur di sana.
Strategi “bumi hangus” yang terjadi di Rafah kini dikhawatirkan akan direplikasi di Lebanon Selatan untuk memastikan perpindahan penduduk secara permanen. Konflik di Lebanon sendiri disebut berubah menjadi perang total pada awal Maret setelah Hizbullah menembakkan roket sebagai respons atas serangan Israel dan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari.
Sejak gencatan senjata terpisah pada November 2024, Israel tercatat terus meluncurkan serangan hampir setiap hari ke Lebanon, termasuk pemboman luas terhadap berbagai infrastruktur sipil di wilayah tersebut.
