Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyatakan Amerika Serikat perlu meninggalkan kebijakan sanksi yang ia sebut tidak efektif serta pendekatan perang terhadap Iran. Menurutnya, diplomasi yang dilandasi saling menghormati menjadi satu-satunya jalan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Gharibabadi dalam pidato di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada Senin. Ia menegaskan bahwa pihak yang memusuhi Iran mungkin dapat memulai perang, namun tidak akan mampu menentukan bagaimana perang tersebut berakhir.
“Anda telah mencoba sanksi dan perang terhadap Iran dan tidak membuahkan hasil. Sekarang saatnya mencoba diplomasi dan rasa hormat,” katanya.
Gharibabadi menambahkan bahwa rakyat Iran, menurutnya, tidak mencari agresi terhadap negara lain. Namun, ia menegaskan Iran akan berdiri teguh menghadapi setiap konspirasi militer atau politik terhadap Republik Islam dan akan membela wilayahnya. Ia juga memperingatkan dampak perang tidak akan terbatas pada pihak-pihak yang terlibat, melainkan dapat meluas ke seluruh kawasan.
Dalam konteks meningkatnya ketegangan, Presiden AS Donald Trump disebut berulang kali mengancam tindakan militer terhadap Iran sejak awal Januari, menyusul dukungan publiknya terhadap kerusuhan yang disebut-sebut terkait pihak asing. Trump kemudian memerintahkan peningkatan signifikan kehadiran militer di perairan kawasan dekat Iran dan memperingatkan akan ada serangan jika Teheran tidak menerima kesepakatan sesuai persyaratan AS.
Para pejabat Iran menyatakan kesiapan untuk mencapai kesepakatan yang adil terkait program nuklir negara itu. Namun mereka juga memperingatkan bahwa bahkan serangan terbatas sekalipun akan memicu respons tegas.
Dalam bagian lain pidatonya, Gharibabadi menyoroti isu hak asasi manusia. Ia menuding pihak-pihak yang mengklaim sebagai pembela hak asasi manusia justru mendukung Amerika Serikat dan rezim Israel selama perang 12 hari melawan Iran pada Juni 2025. Ia menyebut perang tersebut menewaskan lebih dari 1.060 warga Iran dan melukai sekitar 6.000 lainnya.
Menurut Gharibabadi, pihak-pihak tersebut “bahkan tidak mengizinkan Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM untuk mengecam agresi tersebut.” Ia juga menyatakan musuh-musuh Iran, yang menurutnya mengalami kekalahan besar dalam perang Juni, berupaya mempersiapkan ofensif militer baru dengan memicu kerusuhan di dalam negeri dan mengubah protes ekonomi damai menjadi kerusuhan mematikan.
Selain itu, ia mengecam para teroris yang disebut melakukan kejahatan bergaya Daesh yang mengakibatkan gugurnya 2.427 warga sipil. Dalam penutup pernyataannya, Gharibabadi menilai pihak-pihak yang paling tidak menghargai martabat manusia justru mengeksploitasi isu hak asasi manusia demi kepentingan mereka sendiri.
