BERITA TERKINI
Iran Manfaatkan Bitcoin dan Stablecoin di Tengah Sanksi, dari Tambang hingga Transaksi Lintas Negara

Iran Manfaatkan Bitcoin dan Stablecoin di Tengah Sanksi, dari Tambang hingga Transaksi Lintas Negara

Di tengah tekanan sanksi ekonomi dan eskalasi konflik, Iran disebut mengembangkan strategi bertahan yang memanfaatkan ekosistem Bitcoin dan mata uang kripto. Langkah ini muncul ketika nilai tukar Rial terus melemah tajam terhadap dolar AS dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip laporan yang dirujuk Al Jazeera, depresiasi Rial pada 2025 berlangsung cepat. Pada Januari 2025, kurs berada di kisaran 700 ribu Rial per dolar AS, naik menjadi sekitar 900 ribu pada pertengahan tahun, lalu menembus lebih dari 1,4 juta Rial per dolar AS pada akhir Desember 2025.

Di tengah kondisi tersebut, Iran disebut mengandalkan teknologi blockchain sebagai jalur alternatif untuk aktivitas finansial, terutama karena aksesnya ke sistem keuangan global dibatasi oleh sanksi Barat. Salah satu strategi yang disorot adalah optimalisasi biaya listrik yang murah akibat subsidi pemerintah, yang membuat aktivitas penambangan Bitcoin dinilai kompetitif.

Iran diperkirakan menguasai sekitar 2% hingga 5% dari total hashrate jaringan Bitcoin global. Sejumlah analis memperkirakan biaya produksi satu keping Bitcoin di Iran sekitar 1.300 dolar AS, jauh di bawah rata-rata global yang disebut mencapai sekitar 70.000 dolar AS pada kuartal kedua 2025. Dengan harga pasar Bitcoin yang disebut bertahan di atas 70.000 dolar AS, penambangan dapat menjadi sumber devisa yang tidak melalui jalur sistem keuangan tradisional.

Analis strategi Bitcoin asal Amerika Serikat, Jake Percy, menilai aktivitas ini bukan semata spekulasi warga. Ia menyebut penambangan dan pemindahan Bitcoin melalui dompet digital yang dikuasai negara dapat digunakan untuk membayar pemasok luar negeri, termasuk untuk mesin, bahan bakar, dan komponen militer, tanpa melalui sistem perbankan global.

Data blockchain dari firma analitik Chainalysis, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut, menyebut nilai ekosistem kripto Iran mencapai sekitar 7,8 miliar dolar AS pada 2025. Disebutkan pula bahwa lebih dari setengah aliran dana masuk pada akhir 2025, sekitar 3 miliar dolar AS, terkait dengan alamat dompet yang diduga milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Perkembangan kripto di Iran juga disebut terjadi di tingkat masyarakat. Setelah serangan balasan AS-Israel pada akhir Februari, terjadi lonjakan penarikan dana kripto dari bursa lokal terbesar, Nobitex, hingga 700% dalam hitungan jam. Total aset keluar dilaporkan mencapai lebih dari 10,3 juta dolar AS dalam tiga hari.

Para warga dilaporkan memindahkan aset ke dompet pribadi (self-custody). Sejumlah pengamat menyebut langkah ini sebagai “katup pengaman finansial” untuk melindungi kekayaan dari risiko pemadaman internet, penyitaan perbankan, atau gejolak yang memicu pelarian modal.

Laporan Elliptic, sebagaimana dikutip dalam berita, menyebut warga telah belajar dari pengalaman ketika terjadi pemadaman internet atau ketidakstabilan. Disebutkan bahwa mereka menarik Bitcoin dari bursa sebelum akses terputus untuk mengamankan aset di luar jangkauan otoritas.

Selain itu, Bank Sentral Iran juga disebut mengambil langkah terkait aset digital. Dalam upaya menstabilkan Rial, lembaga tersebut tercatat mengakuisisi lebih dari 507 juta dolar AS dalam bentuk USDT, stablecoin yang nilainya dipatok terhadap dolar AS, dalam kurun satu tahun. Langkah ini dinilai memberi akses likuiditas “dolar digital” tanpa bergantung pada cadangan fisik yang berpotensi dibekukan di luar negeri.

Meski belum menghentikan pelemahan Rial, penggunaan stablecoin disebut dapat menyediakan alat tukar yang lebih stabil untuk transaksi impor di luar sistem SWIFT yang diawasi ketat oleh AS.

Di sisi lain, pemanfaatan kripto oleh Iran memunculkan kekhawatiran baru di Washington. Sistem sanksi tradisional selama ini bertumpu pada kontrol aliran dolar, sementara mata uang kripto yang terdesentralisasi dinilai membuka celah bagi transaksi lintas negara yang lebih sulit dilacak.

Laporan terbaru juga menyebut bursa global seperti Binance menghadapi tekanan penyelidikan dari senator AS terkait kekhawatiran adanya aliran dana dari entitas yang terkena sanksi di Iran yang diduga melintasi platform tersebut.

Sejumlah analis menilai fenomena ini menunjukkan dua sisi mata uang kripto: di satu sisi menjadi pelindung nilai bagi warga yang terdampak inflasi, namun di sisi lain dapat menjadi instrumen negara untuk mempertahankan program militernya di tengah perang dan sanksi.

Dengan penambangan yang terus berjalan dan penggunaan aset digital yang kian luas, Iran disebut tengah membangun pola bertahan baru dalam perang ekonomi berbasis blockchain.