Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Iran “hanya perlu menelepon” bila ingin bernegosiasi dinilai tidak sesederhana tawaran damai. Dalam pembacaan Teheran, kontak langsung semacam itu berpotensi menjadi alat politik yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini publik dan menggerus posisi Iran di mata internasional.
Menurut narasi yang berkembang, satu panggilan telepon dari Teheran ke Washington dapat menghasilkan materi audio atau visual yang kemudian dipakai untuk membangun kesan bahwa Iran berada dalam posisi terdesak. Risiko inilah yang disebut mendorong Iran memilih jalur lain: menolak komunikasi langsung sembari mengembangkan pola diplomasi yang berlapis dan tidak terpusat.
Penolakan Kontak Langsung sebagai Strategi
Iran mengambil langkah awal dengan menutup pintu komunikasi langsung dengan pejabat AS. Sikap ini digambarkan bukan sekadar penolakan, melainkan upaya melindungi posisi tawar dan narasi strategis.
Ada dua dimensi yang ditekankan. Pertama, dimensi teknis: dalam era digital, rekaman percakapan dapat dipotong, diedit, dan disebarkan dengan cepat sehingga berisiko merugikan pihak yang menelepon. Kedua, dimensi psikologis: dalam konteks politik Timur Tengah, martabat dan kehormatan dipandang sebagai faktor penting. Kontak langsung dengan Trump dinilai berpotensi memunculkan persepsi bahwa Iran menempatkan diri di bawah AS, sementara penolakan dipandang membantu mempertahankan posisi setara.
Tiga Jalur Diplomasi Belakang Layar
Dengan menutup “pintu depan”, Iran disebut membangun tiga jalur diplomasi tidak langsung untuk memastikan pesan tetap tersampaikan.
Pertama adalah jalur Islamabad. Iran mengutus Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu Panglima Militer Pakistan Jenderal Asim Munir. Saluran ini diposisikan sebagai jalur militer-ke-militer yang dinilai memiliki bobot tersendiri, dengan asumsi pesan yang disampaikan melalui jejaring militer dapat menjangkau Pentagon dan berperan dalam mencegah eskalasi.
Kedua adalah jalur Muscat. Oman digambarkan sebagai fasilitator netral yang telah digunakan dalam proses-proses diplomatik sebelumnya, termasuk kesepakatan nuklir JCPOA 2015. Melalui Muscat, Iran disebut menitipkan proposal 14 poin untuk disampaikan ke Washington tanpa menimbulkan kesan konfrontasi.
Ketiga adalah jalur Saint Petersburg. Keterlibatan Rusia dipandang sebagai sinyal geopolitik bahwa Iran memiliki alternatif kemitraan dan tidak berada dalam isolasi. Kehadiran di jalur ini disebut dimaksudkan untuk menunjukkan adanya opsi strategis lain jika ruang diplomasi dengan AS menyempit.
Komunikasi Terdesentralisasi ke Negara Kawasan
Di luar tiga jalur tersebut, Teheran juga disebut melakukan komunikasi paralel dengan Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Mesir. Tujuannya adalah menyebarkan pesan melalui berbagai titik sehingga tidak ada satu saluran tunggal yang dapat dijadikan bukti utuh untuk membangun narasi tertentu.
Pola ini digambarkan sebagai upaya menghindari “single point of failure”, yakni kondisi ketika satu jalur komunikasi menjadi titik rawan untuk disadap, dipelintir, atau dieksploitasi.
Kekuatan dan Keterbatasan Strategi
Strategi diplomasi asimetris ini dipaparkan memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya menjaga citra politik di dalam negeri, menekan biaya dibanding opsi perang terbuka, serta memberi fleksibilitas waktu karena tidak terikat tenggat tertentu.
Namun, sejumlah keterbatasan juga ditekankan. Pertama, kemenangan narasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan substansi. Disebutkan bahwa Selat Hormuz masih efektif tertutup sejak 28 Februari 2026, arus perdagangan minyak dunia turun hingga 95%, harga minyak Brent bertahan pada level USD 114 per barel, dan ekonomi Iran tetap tertekan akibat blokade.
Kedua, risiko miskomunikasi dinilai meningkat ketika pesan disalurkan lewat banyak perantara. Perbedaan penyampaian di tiap jalur dapat memunculkan salah tafsir yang berbahaya dalam situasi konflik yang rapuh.
Ketiga, ketergantungan pada pihak ketiga—Pakistan, Oman, dan Rusia—membuat Iran tidak sepenuhnya mengendalikan penyampaian pesan. Jika salah satu aktor mengubah posisi, strategi yang dibangun dapat terganggu.
Implikasi bagi Indonesia dan ASEAN
Situasi di Selat Hormuz disebut memiliki dampak langsung bagi Indonesia. Jalur tersebut dipaparkan sebagai salah satu urat nadi ekonomi Asia, dengan klaim bahwa 30% impor minyak Indonesia dan 40% impor gandum melewati rute itu. Jika penutupan berlangsung lebih dari 90 hari, disebutkan inflasi berpotensi mencapai 6–7% dan pertumbuhan ekonomi bisa turun di bawah 4%.
Sejumlah langkah yang diusulkan mencakup peningkatan cadangan strategis nasional—dari sekitar 15 hari konsumsi menjadi 30 hari—serta mendorong ASEAN menggelar pertemuan khusus tentang keamanan maritim dengan fokus pada keterbukaan Selat Hormuz dan Selat Malaka. Selain itu, Indonesia juga didorong mengaktifkan diplomasi pencegahan di PBB, termasuk mendorong resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi kapal niaga sipil.
Penutup
Diplomasi asimetris Iran digambarkan sebagai contoh penggunaan strategi berlapis untuk menghadapi tekanan negara adidaya tanpa terlibat dalam perang konvensional. Namun, penekanan juga diberikan pada kebutuhan penyelesaian konkret, karena konflik ekonomi disebut masih berlangsung dan waktu dinilai menjadi faktor penentu.
Dalam konteks yang lebih luas, pesan yang mengemuka adalah pentingnya jalur perundingan multilateral untuk mencari jalan keluar, terutama ketika perundingan bilateral dinilai sarat risiko politik dan perang narasi.
