Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Dalam laporan Tempo yang terbit sekitar akhir Maret 2026, disebutkan bahwa sejak menjabat Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri dengan ritme sangat intens, bahkan mendekati satu kali dalam sebulan.
Durasi kunjungan tersebut juga disebut tidak singkat, berkisar lima hingga sebelas hari untuk setiap perjalanan. Pola ini dinilai menunjukkan gaya diplomasi yang sangat aktif, bahkan cenderung agresif. Pada bulan-bulan awal pemerintahannya, Prabowo tercatat telah melakukan puluhan perjalanan ke berbagai negara, mempertegas penempatan politik luar negeri sebagai salah satu prioritas.
Di balik frekuensi perjalanan yang tinggi, muncul pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kondisi di dalam negeri. Sorotan mengarah pada apakah kunjungan luar negeri tersebut benar-benar berpengaruh langsung bagi masyarakat domestik, atau justru memunculkan jarak simbolik antara pusat kekuasaan dan realitas yang dihadapi rakyat.
Dalam perspektif diplomasi modern, kunjungan luar negeri kerap dipandang sebagai instrumen untuk membuka akses pasar, menarik investasi, serta membangun kerja sama strategis. Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa kehadiran langsung kepala negara sering kali menjadi kunci untuk membuka kebuntuan dalam negosiasi ekonomi.
Namun, dalam logika politik domestik, persepsi publik tidak selalu berjalan seiring dengan kerangka diplomasi tersebut. Ketika kunjungan luar negeri berlangsung sangat sering, dapat muncul kesan bahwa energi negara lebih banyak diarahkan ke luar dibandingkan penyelesaian persoalan di dalam negeri.
Dalam kerangka teori foreign policy presidency, seorang pemimpin dapat memilih panggung internasional sebagai arena utama untuk membangun legitimasi politik. Risiko dari pendekatan ini adalah terjadinya perception gap, yakni kesenjangan antara apa yang dianggap penting oleh negara dan apa yang dirasakan penting oleh masyarakat.
Pertanyaan yang mengemuka kemudian tidak semata soal jumlah perjalanan, melainkan orientasi kekuasaan: apakah lebih banyak bekerja di ruang diplomasi global, atau tetap berakar kuat pada realitas domestik. Pada akhirnya, legitimasi politik tidak hanya dibangun dari pertemuan antarnegara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Kunjungan luar negeri dapat menjadi kekuatan diplomasi, tetapi juga berpotensi menjadi simbol jarak. Di titik inilah publik mempertanyakan apakah intensitas lawatan tersebut merupakan diplomasi strategis atau sekadar mobilitas kekuasaan yang dinilai terlalu jauh dari persoalan di dalam negeri.
