Komunitas Intelijen Amerika Serikat (AS) menilai para pemimpin Tiongkok saat ini tidak berencana menginvasi Taiwan pada 2027 dan tidak memiliki jadwal tetap untuk mencapai unifikasi. Penilaian itu tertuang dalam laporan tahunan berjudul Annual Threat Assessment yang dirilis pada Rabu (18/3) oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (ODNI).
Dalam laporan tersebut, Tiongkok disebut tetap mempertahankan opsi penggunaan kekuatan untuk mencapai unifikasi dengan Taiwan serta melawan apa yang dipandang Beijing sebagai upaya AS memanfaatkan Taiwan untuk menahan kebangkitan Tiongkok. Namun, laporan itu menyatakan Tiongkok lebih memilih tidak mengambil opsi militer jika memungkinkan.
Menurut dokumen itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) secara bertahap membangun kemampuan untuk operasi potensial di Taiwan dan untuk mencegah intervensi AS. Aktivitas militer di sekitar Taiwan juga disebut terkadang meningkat dari sisi skala dan kecepatan.
Laporan tersebut menambahkan bahwa pada 2026 Tiongkok kemungkinan akan melanjutkan upaya menciptakan kondisi bagi unifikasi di masa depan tanpa konflik. Meski demikian, laporan menyoroti pernyataan terbuka Beijing bahwa unifikasi dengan Taiwan diperlukan untuk mencapai tujuan “kebangkitan nasional” pada 2049, bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.
ODNI menilai Beijing hampir pasti akan mempertimbangkan sejumlah faktor dalam memutuskan apakah dan bagaimana menempuh pendekatan militer untuk unifikasi. Faktor yang disebut mencakup kesiapan PLA, tindakan dan dinamika politik di Taiwan, serta kemungkinan intervensi militer AS untuk mendukung Taiwan.
Laporan itu juga mencatat pengakuan pejabat Tiongkok bahwa invasi amfibi skala penuh ke Taiwan akan sangat menantang dan berisiko, terutama bila AS terlibat. Risiko ekonomi turut disorot, termasuk potensi gangguan terhadap akses AS pada perdagangan dan semikonduktor penting, kekacauan rantai pasok global, serta gejolak pasar.
Dokumen tersebut menyebut bahkan tanpa keterlibatan Washington, kepentingan ekonomi dan keamanan AS serta global dapat menghadapi konsekuensi besar, termasuk terganggunya rantai pasok teknologi dan meningkatnya kekhawatiran investor. Laporan itu juga memperingatkan bahwa perang berkepanjangan dengan AS berisiko memunculkan biaya ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia.
Laporan setebal 33 halaman itu turut membahas isu lain seperti pertahanan dalam negeri dan kecerdasan buatan, serta menyinggung meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Jepang setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi pada akhir tahun lalu menyebut potensi invasi Tiongkok ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
