Badan intelijen Amerika Serikat (AS) menilai Tiongkok berpotensi meningkatkan perannya dalam konflik yang melibatkan Iran, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam penyediaan material militer. Penilaian itu memunculkan kekhawatiran di Washington karena dinilai dapat menandai perubahan dari sikap hati-hati Beijing selama ini dalam menyalurkan perlengkapan militer secara langsung ke Teheran.
Menurut laporan pejabat AS yang dikutip Anadolu dari The New York Times, intelijen Amerika menemukan indikasi bahwa Tiongkok mungkin telah mengirim rudal panggul atau MANPADS (man-portable air-defense systems) ke Iran. Namun, informasi tersebut disebut belum dapat dipastikan, dan belum ada bukti bahwa senjata itu telah digunakan dalam konflik.
Selain dugaan pengiriman MANPADS, intelijen AS juga menilai Beijing berpotensi memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk memasok bahan penggunaan ganda (dual-use), seperti bahan kimia, bahan bakar, serta komponen yang dapat menunjang produksi militer Iran.
Laporan itu turut mengungkap adanya pembahasan internal di Tiongkok terkait kemungkinan pengiriman senjata. Hal tersebut disebut mencerminkan meningkatnya pandangan Beijing bahwa mereka memiliki kepentingan dalam hasil konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Secara terpisah, intelijen AS juga mengamati bahwa Rusia telah memberikan dukungan berupa intelijen satelit kepada Iran untuk membantu proses penargetan. Meski demikian, Moskow diyakini tetap menghindari pengiriman perangkat keras militer secara langsung guna mencegah eskalasi dengan Washington.
Di sisi lain, Tiongkok secara terbuka membantah tudingan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyatakan klaim itu “tidak benar” dan meminta AS untuk tidak melontarkan “tuduhan tanpa dasar.”
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa jika Tiongkok benar-benar mengirimkan senjata ke Iran, maka negara tersebut akan menghadapi konsekuensi serius. Perkembangan ini muncul menjelang rencana pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan depan, yang sebelumnya sempat tertunda akibat konflik di Iran.
