Industri pertambangan Indonesia disebut tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari dinamika global maupun kebijakan di dalam negeri. Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan sejumlah perkembangan internasional turut memengaruhi ruang gerak industri, termasuk perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait mineral kritis.

Menurut Irwandy, terdapat pula tuntutan pemenuhan standar lingkungan tertentu bagi pasokan nikel apabila ingin masuk ke pasar Eropa. Di saat yang sama, ia menyoroti adanya siklus harga yang menurun pada beberapa komoditas.

Dari sisi domestik, Irwandy menilai kebijakan yang diterapkan secara tiba-tiba dapat memicu kenaikan biaya operasional. Ia juga menyinggung potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap industri. “Kemungkinan dengan adanya perang antara Iran, AS, dan Israel, kemungkinan akan naik lagi,” kata Irwandy dalam CNBC Indonesia Mining Forum 2026, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai tekanan jangka pendek akibat kondisi global tersebut dapat mengarah pada dua skenario. Jika kebijakan yang diambil bertumpu pada penguatan struktural dan transparansi, Indonesia dinilai berpeluang memasuki momentum konsolidasi. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, industri pertambangan berisiko menuju krisis.

Irwandy juga menanggapi kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Ia menyebut keputusan itu bersifat strategis untuk menjaga keberlanjutan cadangan serta mengendalikan laju ekstraksi. Meski demikian, ia menekankan perlunya transparansi dan kehadiran negara dalam penerapannya, termasuk bagi perusahaan nikel dan batu bara tanpa perbedaan.

Ia menambahkan karakter batu bara berbeda dengan nikel. Menurutnya, isu utama batu bara lebih terkait stabilitas siklus harga dan pendapatan negara. Karena itu, ia menilai kebijakan dapat berbasis jangka panjang apabila memenuhi sejumlah prasyarat, yakni tidak mendadak, adil, dan transparan.