Mataram — Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman (IJU), menilai ketimpangan digital tidak lagi sebatas persoalan teknologi. Menurutnya, kesenjangan akses terhadap teknologi digital telah berkembang menjadi isu sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Ketimpangan digital sudah menjadi masalah struktural yang berdampak langsung pada kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah, termasuk di NTB,” kata IJU di Mataram, Kamis, 15 Mei 2025.
IJU menyoroti bahwa dalam era digital, banyak aktivitas ekonomi masyarakat telah terdigitalisasi. Namun, ia melihat pembangunan infrastruktur digital masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Karena itu, ia mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi hingga ke pelosok desa.
Pernyataan IJU disampaikan sebagai tanggapan atas pandangan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut ketimpangan akses teknologi digital sebagai salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
Menurut IJU, isu tersebut relevan dengan kondisi di NTB yang masih menghadapi kesenjangan akses internet di banyak desa. Ia menegaskan, tanpa pemerataan digital, upaya mendorong pertumbuhan yang adil akan sulit diwujudkan.
Selain sebagai ketua partai di tingkat provinsi, IJU yang juga anggota DPRD Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif mempercepat pembangunan infrastruktur digital melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan perguruan tinggi.
Ia juga menekankan agar transformasi digital tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Warga desa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga nelayan di wilayah pesisir, menurutnya perlu mendapatkan akses serta pelatihan agar tidak tertinggal.
Di akhir pernyataannya, IJU menekankan pentingnya kebijakan nasional yang berpihak pada daerah di luar Pulau Jawa untuk mencegah munculnya kesenjangan baru di tengah percepatan digitalisasi. “Jika Indonesia ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka digitalisasi harus bersifat inklusif dan merata. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” ujarnya.
