Pemerintah Indonesia dan Timor Leste didorong untuk terus memperkuat kolaborasi dalam tata kelola perikanan lintas batas dengan pendekatan berbasis sains. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut di kawasan Laut Timor yang memiliki potensi perikanan besar.
Dalam wawancara di RRI Kupang, Guru Besar Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Universitas Kristen Artha Wacana, Prof. Dr. Beatrix M. Rehatta, menekankan bahwa data ilmiah perlu menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Ia menyebut hal itu terutama terkait penentuan kuota penangkapan ikan serta perlindungan spesies migran yang melintasi batas perairan kedua negara.
Menurut Beatrix, kolaborasi riset antara akademisi Indonesia dan Timor Leste menjadi kunci untuk memahami pola migrasi ikan dan dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan stok pangan laut di wilayah perbatasan. Ia menilai, pendekatan berbasis sains diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.
Selain riset, pemanfaatan teknologi modern seperti penginderaan jauh dan pemetaan satelit juga dipandang semakin penting. Teknologi tersebut disebut dapat membantu memantau aktivitas penangkapan ikan secara real-time serta menekan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang merugikan kedua negara.
Dengan sistem pengawasan berbasis data, zona penangkapan ikan yang berkelanjutan dapat diidentifikasi dan dibagikan kepada nelayan secara transparan. Beatrix juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara Indonesia dan Timor Leste agar sinkronisasi kebijakan dapat mencegah konflik pemanfaatan ruang laut dan memastikan keputusan strategis mengacu pada data ilmiah yang sama.
Kerja sama lintas negara ini turut mencakup peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan teknik penangkapan ramah lingkungan serta pengelolaan pascapanen sesuai standar pasar internasional. Dengan pemahaman sains yang lebih baik, nelayan diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus berperan dalam melindungi ekosistem laut.
Di sisi lain, tantangan infrastruktur di wilayah perbatasan juga menjadi perhatian. Keterbatasan fasilitas seperti cold storage dinilai masih menghambat distribusi hasil perikanan. Karena itu, pembangunan sarana penyimpanan terintegrasi di titik strategis perbatasan disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas dan meningkatkan nilai jual produk.
Beatrix menambahkan, diplomasi maritim perlu diiringi komitmen anggaran untuk riset kelautan. Tanpa dukungan pendanaan memadai, kebijakan pengelolaan perikanan dinilai berisiko tidak berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Ke depan, kerja sama Indonesia–Timor Leste ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi regional di Asia Tenggara dalam mengelola sumber daya laut lintas batas secara damai dan profesional. Perairan kedua negara pun diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.
