Jakarta — Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Perkembangan tersebut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik global.

Di tengah meningkatnya tensi, Indonesia memilih jalur diplomasi. Pemerintah memanfaatkan komunikasi bilateral dan forum internasional untuk mendorong deeskalasi, sejalan dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif yang menekankan dialog serta penyelesaian damai.

Pemerintah menilai konflik berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi, terutama melalui dampaknya pada harga energi dan biaya perdagangan global. Karena itu, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan kebijakan ekonomi yang tepat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan dalam meredam ketegangan di Timur Tengah dan mendorong semua pihak kembali ke meja perundingan. Pendekatan ini, menurut pemerintah, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang menekankan dialog dan kerja sama internasional demi menjaga stabilitas kawasan.

Dampak konflik dinilai tidak terbatas pada Timur Tengah. Pemerintah menyebut gelombang ketegangan dapat terasa hingga Asia, termasuk Indonesia, terutama melalui sektor energi dan perdagangan.

Timur Tengah merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Ketegangan militer berpotensi memicu lonjakan harga energi, yang pada akhirnya dapat membebani perekonomian Indonesia sebagai negara pengimpor. Selain itu, stabilitas perdagangan global juga dipandang rentan terganggu karena jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika berpotensi terdampak, sehingga rantai pasok internasional bisa tersendat dan biaya logistik meningkat.

Pemerintah juga menilai eskalasi dapat memperdalam polarisasi geopolitik dunia dan memengaruhi stabilitas kawasan lain, termasuk Asia. Karena itu, upaya meredam ketegangan dipandang bukan semata kepentingan regional, melainkan bagian dari menjaga stabilitas global yang berdampak langsung pada kepentingan nasional.

Salah satu langkah yang ditempuh Indonesia adalah membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia. Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk membahas upaya bersama menurunkan ketegangan di Timur Tengah. Pakistan dipandang memiliki posisi penting dalam dunia Islam serta memiliki hubungan historis dengan Iran.

Indonesia juga melakukan komunikasi dengan para pemimpin negara Teluk, termasuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani serta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Negara-negara tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam dinamika politik Timur Tengah, dengan Qatar dikenal aktif dalam upaya mediasi konflik regional, sementara Arab Saudi memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan.

Melalui berbagai komunikasi tersebut, Indonesia mendorong langkah-langkah kolektif untuk menahan eskalasi dan membuka kembali ruang dialog. Pemerintah menilai langkah ini mencerminkan prinsip bebas aktif: tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, namun aktif berkontribusi dalam upaya perdamaian.

Dalam konteks ketegangan di Timur Tengah, prinsip tersebut memungkinkan Indonesia menjaga komunikasi dengan berbagai pihak, baik negara Barat maupun dunia Islam, sembari mendorong solusi damai. Pemerintah menegaskan diplomasi yang ditempuh tidak bersifat konfrontatif, melainkan membangun tekanan politik melalui konsolidasi suara internasional yang mendukung dialog dan penghentian kekerasan.

Selain komunikasi dengan para pemimpin kawasan, Indonesia juga menjaga hubungan diplomatik dengan Iran. Pemerintah memanfaatkan ruang komunikasi tersebut untuk menyampaikan pesan agar semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi, mengingat aksi balasan kerap menjadi pemicu eskalasi yang sulit dikendalikan.

Dorongan deeskalasi juga dilakukan melalui forum internasional. Di tingkat kawasan, negara-negara anggota ASEAN menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati hukum internasional, serta menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Malaysia dan Brunei Darussalam mengecam serangan terhadap Iran, sementara negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand menekankan pentingnya menahan diri serta meningkatkan perlindungan bagi warga mereka di kawasan Timur Tengah.

Di luar ASEAN, jaringan negara berkembang juga menyuarakan keprihatinan. Dalam lingkup kerja sama Developing Eight (D-8), beberapa negara anggota seperti Malaysia, Turki, Pakistan, dan Iran menyampaikan keprihatinan terhadap eskalasi militer serta menyerukan penghentian kekerasan. D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan sejak Desember 2024, Azerbaijan.

Pemerintah menilai tekanan kolektif dari berbagai forum internasional memperkuat pesan bahwa komunitas global tidak menginginkan konflik berkembang menjadi perang terbuka. Dalam merespons situasi, Indonesia menekankan pendekatan diplomasi yang konstruktif—tegas pada prinsip, namun tetap membuka ruang dialog bagi semua pihak.

Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu memfasilitasi dialog jika diperlukan. Meski mediasi formal belum terjadi, rangkaian komunikasi dan penggalangan dukungan internasional tersebut menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin proaktif untuk menjaga pintu perundingan tetap terbuka dan mencegah konflik meluas.