Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran D-8 (Developing Eight) sebagai instrumen strategis politik luar negeri sekaligus penguatan kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Penegasan itu disampaikan dalam paparan Kementerian Luar Negeri mengenai agenda dan arah keketuaan Indonesia di organisasi tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, menyatakan D-8 memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi global. Ia merujuk proyeksi lembaga konsultan global PricewaterhouseCoopers (PwC) yang memperkirakan pada 2050 delapan negara anggota D-8—kecuali Azerbaijan—akan masuk dalam 25 besar ekonomi dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Tri menekankan proyeksi tersebut berasal dari lembaga internasional yang dinilainya kredibel, sehingga menggambarkan potensi riil D-8 ke depan.
Azerbaijan, yang merupakan anggota terbaru D-8, tidak masuk dalam proyeksi itu karena meski memiliki pendapatan per kapita tinggi, skala total ekonominya relatif lebih kecil dibandingkan anggota lainnya.
Secara agregat, nilai perdagangan intra-kawasan D-8 saat ini disebut mencapai sekitar USD157 miliar. Jika digabungkan, kekuatan ekonomi D-8 disebut sebagai yang terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Total PDB gabungan negara anggota dilaporkan melampaui USD5,1 triliun, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar seperlima populasi dunia.
Tri juga menegaskan D-8 bukan forum yang dibentuk atas dasar agama. Meski seluruh anggotanya tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D-8 disebut berfokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan, sejalan dengan semangat Dasasila Bandung. Di luar agenda ekonomi, negara-negara anggota juga memiliki kesamaan sikap politik dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, yang akan menjadi salah satu agenda khusus pada KTT mendatang.
Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua D-8 untuk kedua kalinya setelah periode 2006–2007. Kepemimpinan organisasi ini berotasi setiap dua tahun berdasarkan urutan alfabet bahasa Inggris. Dalam masa keketuaannya, Indonesia mengusung lima prioritas utama, yakni integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan.
Dalam aspek perdagangan, D-8 telah memiliki Preferential Trade Agreement (PTA) yang telah diratifikasi tujuh negara anggota. Indonesia disebut sebagai negara yang paling aktif memanfaatkan fasilitas perdagangan tersebut. Pemerintah menilai pemanfaatan itu menunjukkan PTA tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan digunakan pelaku usaha.
Untuk penguatan ekonomi halal, Indonesia berencana menyelenggarakan D-8 Halal Expo sebagai agenda tahunan unggulan yang akan digelar bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama sistem pembayaran digital lintas negara, termasuk eksplorasi penggunaan QRIS antaranggota D-8 guna mempermudah transaksi dan menekan biaya perantara.
Di bidang kelembagaan, Indonesia merencanakan peluncuran dua pusat kolaborasi baru, yakni D-8 Halal Economic Center dan D-8 Disaster Resilience Center. Kedua inisiatif tersebut diharapkan menjadi warisan utama (legacy) dari keketuaan Indonesia.
Rangkaian agenda menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 akan diawali dengan negosiasi penyusunan Deklarasi Jakarta sebagai dokumen hasil akhir. Pertemuan Komisi dijadwalkan pada 12–13 April, dilanjutkan Dewan Menteri Luar Negeri pada 14 April, serta D-8 Business and Investment Forum. KTT D-8 akan berlangsung pada 15 April, dengan tiga segmen utama: pertemuan para pemimpin negara anggota, pertemuan pemimpin dengan pelaku bisnis, dan sesi khusus mengenai Palestina.
Tri menegaskan keketuaan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat posisi D-8 sebagai kekuatan ekonomi global yang solid, inklusif, dan relevan.
