Perwakilan Pemerintah Indonesia yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menghadiri Asia-Pacific Regional Conference on Early Childhood Development (ECD) 2025 di Manila, Filipina, pada 1–3 Juli 2025. Dalam delegasi tersebut turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Delegasi Republik Indonesia, Woro Srihastuti yang akrab disapa Lisa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) yang adil dan inklusif di tingkat lokal. Penegasan itu disampaikan di forum internasional yang mempertemukan pemangku kebijakan, menteri, dan pejabat tinggi dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik.
Pada sesi roundtable discussion, Lisa menyampaikan bahwa Indonesia telah mengarusutamakan pendekatan holistik-integratif dalam layanan PAUD. Upaya tersebut mencakup investasi pada 1.000 hari pertama kehidupan, penguatan tata kelola lokal, serta kemitraan strategis dengan sektor filantropi seperti Tanoto Foundation. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan inovasi berbasis komunitas untuk membangun sistem PAUD yang responsif dan berkelanjungan.
“Kami percaya bahwa membangun ekosistem PAUD yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas negara, inovasi yang berpijak pada kebutuhan komunitas, serta penguatan kapasitas daerah agar layanan PAUD benar-benar menjangkau seluruh anak, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Konferensi ECD 2025 diikuti lebih dari 480 peserta dari 30 negara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) bersama Dewan ECCD Filipina, dengan fokus utama pada penguatan tata kelola lokal dalam penyediaan layanan PAUD serta penekanan pada solusi yang berbasis konteks daerah.
Ketua Dewan Direksi ARNEC, Sheldon Shaeffer, menyatakan bahwa pelokalan dan penerapan solusi kontekstual dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan penyediaan layanan ECD secara signifikan. “Ini adalah langkah krusial agar setiap anak memulai hidupnya secara adil dan setara,” katanya.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Departemen Pendidikan Filipina, Roger B. Masapol, menilai masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh pembinaan anak sejak usia dini. “Ketika kita merawat anak-anak kita di kelas, pusat penitipan anak, dan rumah-rumah hari ini, kita sedang membentuk tenaga kerja dan kepemimpinan masa depan,” ucapnya.
Forum tersebut juga menyoroti tantangan di kawasan Asia-Pasifik yang menjadi rumah bagi lebih dari 60% anak-anak dunia, namun masih menghadapi kesenjangan akses terhadap layanan PAUD berkualitas. Sejumlah hambatan yang disebutkan meliputi disabilitas, gender, lokasi geografis, etnis, bahasa, dan status sosial ekonomi, yang membuat banyak anak terjebak dalam siklus ketimpangan.
Dalam pidato pembukaan, Presiden dan CEO Childhood Education International, Diane Whitehead, mengingatkan bahwa penurunan pendanaan global untuk PAUD berdampak langsung pada penyediaan layanan di tingkat lokal. Ia menekankan perlunya membangun ekosistem yang tangguh dan kolaboratif melalui pendanaan layanan sekaligus kemitraan yang lebih kuat dan bertanggung jawab.
Selama konferensi, peserta mengikuti diskusi panel dan presentasi mengenai isu-isu seperti inklusi disabilitas, kesetaraan gender, keberagaman budaya dan bahasa, kemiskinan, kesenjangan wilayah, serta sistem PAUD yang responsif terhadap krisis.
Dalam rangkaian kegiatan, UNESCO meluncurkan laporan “Global Early Childhood and Care Education”. Van Leer Foundation memperkenalkan “Good Start Challenge”, program hibah global senilai 2,6 juta Euro untuk mendukung kesejahteraan orang tua anak usia dini. Selain itu, organisasi amal anak-anak TheirWorld meluncurkan kampanye “Act for Early” yang mendorong alokasi dana sebesar 1 miliar USD dari pemerintah dan donor internasional untuk mendukung pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah.
Konferensi ini diselenggarakan melalui kerja sama ARNEC dengan sejumlah mitra, antara lain Plan International, Save the Children, Tanoto Foundation, Early Childhood Regional Networks Fund (ECRNF), UNICEF, dan UNESCO, serta didukung oleh Philippine Normal University dan REX Education.
Dalam forum tersebut, Kemenko PMK sebagai koordinator lintas sektor mewakili Pemerintah Indonesia dan berperan aktif mendorong penguatan tata kelola lokal, berbagi praktik baik nasional, serta memperkuat kerja sama regional untuk memperluas layanan PAUD yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.
