Pemerintah bersama kalangan dunia usaha mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah peluncuran B57+ Asia-Pacific Regional Chapter dalam rangkaian Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang digelar pada 3–4 Februari 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Inisiatif tersebut diarahkan agar tidak berhenti pada seremoni, melainkan berujung pada proyek-proyek konkret yang dapat segera dieksekusi.
Fokus utama B57+ adalah mendorong peran Indonesia sebagai pusat penghubung perdagangan dan investasi dunia Islam di kawasan Asia Pasifik. Melalui platform ini, Indonesia menargetkan terbentuknya konektivitas yang lebih kuat antara pelaku usaha, sumber pembiayaan, dan jaringan pasar lintas negara Islam yang selama ini dinilai masih terfragmentasi.
Pembahasan lanjutan dilakukan dalam Roundtable B57+ yang digelar Indonesian Business Council (IBC) pada hari kedua IES 2026, Rabu, 4 Februari 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku bisnis, dan mitra internasional untuk merumuskan peta jalan yang lebih operasional. Diskusi menyoroti potensi ekonomi dunia Islam yang besar, namun belum terhubung secara optimal, baik dari sisi perdagangan antarnegara Islam maupun arus investasi jangka panjang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai B57+ bukan sekadar platform bisnis, melainkan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan terkait dengan sektor riil. Ia menyebut ekonomi halal sebagai salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia, dengan potensi mendorong pertumbuhan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing dalam rantai nilai global.
Ketua Dewan Pengawas IBC, Arsjad Rasjid, menegaskan B57+ Asia-Pacific Regional Chapter tidak dirancang menjadi forum diskusi tanpa ujung. Menurutnya, inisiatif ini diarahkan untuk membuka jalur perdagangan dan investasi yang nyata, mulai dari kemitraan, pembiayaan, hingga proyek bersama yang bankable dan menarik bagi investor global.
Arsjad juga menilai dunia Islam memiliki skala pasar besar dari sisi populasi, konsumsi, dan basis produksi, namun masih terkendala konektivitas. Karena itu, B57+ diposisikan sebagai platform bisnis yang praktis, inklusif, dan berorientasi pada pelaksanaan, dengan target menghasilkan proyek lintas negara yang terukur.
Dari sisi internasional, dukungan datang dari President of the Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) sekaligus Chairman of the Federation of Saudi Chamber of Commerce, Abdullah Saleh Kamel. Ia menyebut pembentukan B57+ Asia-Pacific Regional Chapter sebagai terobosan penting karena menyediakan kerangka yang lebih praktis bagi pelaku usaha di negara-negara Islam untuk saling terhubung, serta menilai peran Indonesia vital dalam membangun jembatan perdagangan dan investasi lintas kawasan.
Dukungan ICCD dinilai membuka peluang akses jaringan bisnis lintas benua, termasuk Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika—pasar yang disebut masih belum tergarap optimal oleh pelaku usaha nasional.
Setelah peluncuran pada 3 Februari 2026, B57+ Asia-Pacific Regional Chapter mulai diarahkan pada sektor-sektor prioritas. Salah satu fokus utama adalah industri makanan dan minuman halal. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, skala ekonomi halal Asia Pasifik pada sektor makanan dan minuman mencapai USD524,38 miliar, yang dipandang menunjukkan ruang ekspansi besar bagi produk halal Indonesia.
Melalui B57+, pemerintah dan pelaku usaha ingin memastikan peluang tersebut tidak hanya dinikmati pemain global, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh produsen dalam negeri, termasuk UMKM. Selain makanan halal, sektor lain yang disebut akan disentuh meliputi pembiayaan syariah, pariwisata ramah Muslim, logistik halal, hingga pengembangan rantai pasok lintas negara.
Konsep yang diusung B57+ adalah mempertemukan tiga elemen kunci ekonomi halal—produsen, sumber pembiayaan, dan pasar—yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi regional yang lebih kuat, platform ini diharapkan menjadi katalis pembentukan ekosistem yang lebih efisien: produsen dapat lebih mudah menemukan mitra dagang, investor memperoleh proyek yang bankable, dan pasar di negara-negara Islam mendapat akses produk yang lebih luas.
Forum dalam rangkaian IES 2026 itu juga melibatkan negara mitra non-Islam yang memiliki kepentingan strategis dalam rantai nilai global. Pendekatan tersebut menegaskan ekonomi halal diposisikan sebagai ekosistem bisnis yang terbuka.
Bagi Indonesia, B57+ dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transformasi dari sekadar pasar konsumsi menjadi pusat penggerak perdagangan dan investasi. Pemerintah dan dunia usaha menyatakan akan menindaklanjuti inisiatif ini dengan penyusunan proyek-proyek konkret lintas negara, sejalan dengan ambisi menjadikan Indonesia sebagai connecting hub antara Asia Pasifik dan dunia Islam.
