Indonesia akan mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) setelah kedua negara menyepakati dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang berkaitan dengan penurunan tarif impor resiprokal menjadi 19 persen. Dalam kesepakatan itu, nilai impor energi dari AS ditetapkan sebesar USD 15 miliar.
Rinciannya mencakup pembelian LPG senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah senilai USD 4,5 miliar, serta bensin olahan senilai USD 7 miliar. Komoditas yang disebut akan diimpor meliputi minyak mentah, LPG, BBM, hingga batu bara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah volume impor migas Indonesia. Menurut dia, langkah yang ditempuh adalah menggeser alokasi impor dari negara lain agar lebih diprioritaskan ke AS.
Bahlil menyebut pengalihan kontrak akan dilakukan dari sejumlah kawasan, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, serta beberapa negara di Afrika. Ia mengatakan, dengan pergeseran asal impor itu, neraca komoditas migas dan produk turunannya tidak berubah, karena yang dilakukan adalah realokasi sumber pasokan.
Di sisi lain, Bahlil memastikan impor energi dari AS tetap memperhatikan aspek keekonomian yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, baik AS dan badan usahanya maupun Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia selama ini mengimpor LPG sekitar 7 juta ton per tahun, dengan sebagian besar berasal dari AS dan akan terus ditingkatkan. Dalam tiga bulan ke depan, porsi impor yang lebih besar dari AS disebut akan diterapkan pula pada produk lainnya.
Bahlil menambahkan, pelaksanaan tahapan eksekusi akan dimulai setelah arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti dan proses 90 hari dinyatakan selesai.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan perseroan akan menjalankan penugasan impor komoditas energi tersebut dengan skema bisnis seperti biasa. Ia menegaskan proses pengadaan akan melalui mekanisme tender dan bidding yang terbuka, tanpa penunjukan langsung.
Simon menilai diversifikasi sumber impor migas diperlukan untuk menjaga ketahanan energi sekaligus memperoleh harga yang kompetitif. Karena itu, ia menyebut akan ada pengalihan kontrak dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Untuk LPG, porsi impor Pertamina dari AS saat ini disebut mencapai 57 persen, dan berpeluang meningkat hingga 70 persen. Adapun untuk minyak mentah dan produk lain, peningkatan porsi impor dari AS masih dalam tahap penjajakan.
Selain impor energi, Bahlil juga menyatakan pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan AS untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis dan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter di Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, dengan memberi ruang yang sama bagi semua negara untuk berinvestasi, termasuk AS.
Bahlil mencontohkan keterlibatan Freeport McMoran yang mengelola pertambangan tembaga dan emas serta membangun smelter bernilai hampir USD 4 miliar. Ia menambahkan, untuk mineral kritis seperti nikel, logam tanah jarang, dan mineral lainnya, pemerintah telah bersepakat memfasilitasi pengusaha dari AS untuk menanamkan modal.
Meski demikian, Bahlil menegaskan hal itu tidak berarti Indonesia membuka ekspor mineral mentah ke AS. Ia menyatakan ekspor yang dimaksud adalah produk olahan dari smelter, sehingga badan usaha diminta berinvestasi secara terintegrasi, mulai dari pemurnian hingga produk siap diekspor.
Pemerintah, kata Bahlil, juga telah memetakan wilayah pertambangan mineral kritis yang prospektif untuk dikerjasamakan. Ia menyebut ada dua opsi bagi perusahaan AS: masuk secara murni untuk eksplorasi dan produksi, atau melalui kerja sama usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan yang sudah ada, termasuk BUMN maupun swasta.
