Indonesia memperkuat posisinya di kawasan Asia-Pasifik melalui partisipasi aktif dalam The 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand, pada 24–27 Februari 2026. Forum ini menjadi ruang bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menuju 2030.
Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. Delegasi terdiri dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta KBRI Bangkok.
Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai memegang peran strategis. Febrian ditunjuk sebagai Vice-Chair APFSD ke-13 sekaligus anggota Bureau, serta memimpin salah satu sesi utama. Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs dan memperkuat pengaruh Indonesia dalam perumusan rekomendasi kawasan untuk dibawa ke forum global.
Febrian menyampaikan percepatan pencapaian SDGs menuju 2030 memerlukan koherensi kebijakan, pelokalan pelaksanaan SDGs hingga tingkat daerah, penguatan inovasi dan kewirausahaan, perluasan pembiayaan inovatif, serta penguatan kerja sama multilateral. Indonesia juga membagikan pengalaman akselerasi SDGs melalui pendekatan yang terstruktur, komprehensif, inklusif, dan terukur.
Strategi tersebut, menurut Indonesia, dijalankan antara lain melalui integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain menyoroti target 2030, Indonesia mengajak negara-negara Asia-Pasifik mulai memikirkan kerangka pembangunan pasca-2030. Febrian menekankan agenda setelah 2030 perlu mencakup pengurangan ketimpangan multidimensi, respons terhadap perubahan demografi, tata kelola teknologi, serta penguatan ketahanan iklim dan stabilitas ekonomi.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Under-Secretary-General PBB sekaligus Executive Secretary ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana yang mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat mengancam kemajuan pembangunan berkelanjutan. Armida menekankan jaringan kemitraan global, saluran pembiayaan, serta transfer teknologi yang telah terbangun perlu dipertahankan dan diperkuat. Ia juga menyebut Asia dan Pasifik kini memegang peran penting sebagai pusat teknologi dan finansial yang dapat mendorong implementasi SDGs.
Pentingnya kerja sama internasional turut ditekankan Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa. Ia menyampaikan Pact for the Future merupakan komitmen kolektif untuk memperkuat kolaborasi di bidang ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial. Menurut Thapa, kerja sama regional dapat memperkuat aksi global agar lebih terkoordinasi dan akuntabel.
Dalam sesi panel, Indonesia menegaskan pelaporan kemajuan pembangunan perlu menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan, termasuk untuk perencanaan dan penganggaran. Indonesia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data terdisagregasi serta penerapan prinsip Leave No One Behind (LNOB) agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kelompok rentan.
Di sela-sela forum, delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Armida. Dalam pertemuan itu, UNESCAP mengajak Indonesia berperan aktif memberikan dukungan substantif menuju SDGs Summit. Indonesia juga diminta mengonsolidasikan perspektif kawasan Asia-Pasifik serta berpartisipasi dalam pembahasan arah pembangunan global pasca-2030.
Partisipasi Indonesia dalam APFSD 2026 sekaligus membuka peluang memperluas pengaruh pada isu pembangunan berkelanjutan di kawasan. Posisi ini dinilai strategis menjelang High-Level Political Forum (HLPF) di New York pada Juli 2026, yang menjadi forum global utama untuk meninjau kemajuan SDGs 2030.
