Persaingan Amerika Serikat (AS) dan China kian menguat sejak Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan perang dagang terhadap China pada 2017. Kompetisi itu juga tercermin dalam adu pengaruh melalui dua inisiatif besar: Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan Presiden China Xi Jinping pada 2013 dan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang dipromosikan Trump sebagai tandingan.
BRI merupakan strategi China untuk memperkuat konektivitas regional lewat pembangunan infrastruktur di 152 negara yang tersebar di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. AS menilai banyak proyek BRI—yang didukung dana bantuan China—berisiko menjadi “jebakan utang” yang dapat menciptakan ketergantungan pada Beijing. Dalam konteks itu, FOIP ditawarkan sebagai alternatif untuk membangun kawasan Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”.
Di tengah meningkatnya kompetisi dua kekuatan besar tersebut, Indonesia dipandang perlu merespons dengan kebijakan strategis. Berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan dengan Asia Tenggara sebagai prioritas, Indonesia berupaya menjaga stabilitas kawasan agar tidak mudah terseret intervensi eksternal. Salah satu pendekatan yang ditempuh pada era Presiden Joko Widodo adalah “double hedging strategy”: memperkuat kerja sama ekonomi dengan China, sambil tetap melibatkan AS dalam dinamika kawasan.
Dalam hubungan dengan China, kalangan elit Indonesia menilai kebangkitan China membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, China dipandang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap AS. Namun di sisi lain, penguatan ekonomi China juga berpotensi mendorong ketergantungan baru. Karena itu, penguatan hubungan ekonomi dinilai perlu dikelola agar Indonesia tidak bergantung pada kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.
Setelah penandatanganan Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013, volume perdagangan Indonesia–China meningkat hampir dua kali lipat, dari 44,5 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 72,7 miliar dolar AS pada 2018. Angka itu jauh melampaui volume perdagangan Indonesia–AS pada 2018 yang tercatat 28,6 miliar dolar AS.
Arus investasi China ke Indonesia juga meningkat, dari 628,34 juta dolar AS pada 2015 menjadi 3,36 miliar dolar AS pada 2017. Disebutkan pula bahwa pada tahun lalu China mengerjakan 1.562 proyek investasi di Indonesia. Dengan kontribusi 8,2% dari total investasi asing di Indonesia, China tercatat sebagai mitra dagang terbesar pertama dan investor terbesar ketiga bagi Indonesia.
Statistik tersebut mengindikasikan ekspansi ekonomi China ke Indonesia turut terdorong oleh BRI. Bagi China, Indonesia dipandang sebagai mitra penting di Asia Tenggara untuk mengembangkan konektivitas regional melalui jalur maritim. Sementara bagi pemerintah Indonesia, BRI disebut perlu disambut dan diintegrasikan dengan Poros Maritim Dunia serta berbagai proyek infrastruktur yang didorong dalam lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Kedekatan hubungan kedua negara pun menguat karena masing-masing memiliki kepentingan strategis untuk menyukseskan visi mereka.
Meski demikian, Indonesia tetap berupaya memastikan kedekatan dengan China tidak berujung pada ketergantungan. Salah satu caranya adalah menjaga hubungan baik dengan AS melalui penguatan kerangka multilateralisme yang melibatkan Washington. Indonesia, misalnya, mengundang AS menjadi anggota East Asia Summit (EAS) pada 2011, di tengah kekhawatiran atas dominasi China di forum tersebut.
Tantangan muncul ketika Trump lebih memprioritaskan hubungan bilateral dibanding multilateral. Kebijakan ini tampak dari langkah menaikkan tarif impor produk asing ke pasar AS—termasuk dari Indonesia dan China—serta keputusan AS keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPP).
Di kawasan, ketegangan AS dan China di Laut China Selatan juga menjadi faktor yang mengganggu stabilitas. Klaim China atas sebagian wilayah di Laut China Selatan menjadi perhatian serius Indonesia karena beririsan dengan wilayah teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam situasi ketika persaingan dua negara besar berlangsung dekat dengan wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia mendorong kedua pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan melalui dialog dalam kerangka multilateral.
Indonesia kemudian mempelopori pengembangan kerangka multilateralisme Indo-Pasifik yang berbasis sentralitas ASEAN. Melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indonesia mendorong ASEAN bersatu sebagai motor penggerak stabilitas di Indo-Pasifik. AS disebut mendukung gagasan ini, sementara China menolaknya.
Walau AS dinilai sempat meninggalkan pendekatan multilateral, dukungan Washington terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific dipandang menunjukkan keinginan AS untuk tetap terlibat di Asia Tenggara demi menjaga kepentingan strategisnya. Bagi Indonesia, keterlibatan itu dianggap penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya pengaruh China.
