Pemerintah Indonesia dan Jepang resmi memperkuat kerja sama konservasi satwa liar melalui program breeding loan komodo (Varanus komodoensis), yang disebut sebagai bagian dari “diplomasi komodo”. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Prefektur Shizuoka Yasutomo Suzuki. Pemerintah Indonesia menempatkan komodo sebagai bagian dari strategi diplomasi lingkungan, sekaligus mendorong kolaborasi konservasi lintas negara.
Menurut Kemenhut, program ini ditujukan untuk mendukung pelestarian spesies langka dan memperluas edukasi global mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah menyatakan seluruh proses akan mengutamakan kesejahteraan satwa dan mematuhi ketentuan internasional, termasuk CITES.
“Ini bukan sekadar peminjaman satwa, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang Indonesia dalam menjaga warisan biodiversitas dunia,” kata Raja Juli Antoni dalam rilis, Sabtu (28/3/2026). Ia menyebut kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian teknis antara iZoo di Jepang dan Kebun Binatang Surabaya, dengan pemeliharaan serta pengawasan ketat sesuai standar internasional.
MoU antarpemerintah (G to G) ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kerja sama. Pemerintah menilai skema breeding loan komodo turut memperkuat posisi Indonesia dalam memanfaatkan diplomasi lingkungan sebagai bagian dari hubungan internasional.
Raja Juli Antoni menegaskan pendekatan tersebut merupakan strategi jangka panjang. “Diplomasi hijau menjadi cara Indonesia berkontribusi dalam isu global, terutama perubahan iklim dan pelestarian biodiversitas,” ujarnya. Ia juga menilai komodo sebagai spesies ikonis memiliki daya tarik kuat untuk meningkatkan kesadaran internasional.
Di sisi lain, Gubernur Shizuoka Yasutomo Suzuki menyambut baik kolaborasi ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga satwa liar. “Kami berharap kerja sama ini memberi manfaat nyata bagi konservasi dan hubungan kedua negara,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, iZoo di Jepang dan Kebun Binatang Surabaya disebut memegang peran utama, termasuk dalam perawatan, penelitian, dan pengawasan komodo selama masa peminjaman. Kemenhut menyatakan kerja sama antarlembaga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi yang dapat memperkuat upaya pelestarian.
Indonesia dan Jepang juga menegaskan komitmen untuk mengikuti standar internasional, termasuk CITES, agar program berjalan sesuai prinsip konservasi. Kemenhut menyebut kesejahteraan satwa menjadi prioritas, mulai dari tahapan transportasi hingga pemeliharaan, dengan tujuan meminimalkan stres dan risiko bagi komodo.
“Semua tahapan dilakukan secara hati-hati dan transparan, mengacu pada standar internasional,” ujar Raja. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran dan menjaga kredibilitas kerja sama.
Selain konservasi, aspek edukasi menjadi salah satu tujuan program ini. Kehadiran komodo di lembaga konservasi internasional diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat dunia mengenai pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati. “Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat internasional bahwa pelestarian satwa langka adalah tanggung jawab bersama,” kata Raja.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap kerja sama ini turut membuka ruang bagi generasi muda untuk memahami pentingnya konservasi sejak dini. Di tingkat global, langkah ini juga dipandang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam pelestarian biodiversitas dengan memadukan tujuan konservasi dan diplomasi.
