Indonesia menyatakan siap memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasinya dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Pemerintah akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis dengan tujuan memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, dan mampu merespons tantangan ekonomi global. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, reformasi WTO dinilai dapat memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya terutama akan dirasakan negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi, Rabu, 25 Maret 2026.
Sejumlah isu yang akan diperjuangkan Indonesia mencakup subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Pemerintah menyebut agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan multilateral.
Di sektor perikanan, Indonesia akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS). Sementara pada perundingan pertanian, Indonesia menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.
Menurut pemerintah, salah satu tantangan ke depan adalah perubahan iklim yang berpotensi mengubah produksi pangan dunia. Karena itu, Indonesia menilai aturan global di sektor terkait perlu memberi ruang yang adil bagi negara berkembang untuk menjaga stabilitas pangan domestik. “Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan,” kata Budi.
Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif mengenai masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET), serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Budi menyatakan, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik perlu mempertimbangkan kesenjangan digital dan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
Delegasi Indonesia dalam forum tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha. Selain mengikuti sidang utama, delegasi juga dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.
