Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook atau Pandangan Maritim ASEAN sebagai upaya membuka kerja sama yang lebih luas antara ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya. Dorongan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) di Pnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11).

Retno menekankan kerja sama maritim seharusnya menjadi masa depan yang menyatukan ASEAN dengan para mitranya, bukan sebaliknya. Menurutnya, potensi kontribusi kerja sama maritim bagi kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik sangat besar, namun isu maritim kerap dipandang terbatas dari perspektif keamanan.

“Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerjasama maritim untuk kesejahteraan di Indo Pasifik. Isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit, sementara potensi kerjasama maritim, terutama di Indo Pasifik, sangatlah besar,” kata Retno dalam rilis Kementerian Luar Negeri.

Indonesia, yang akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun berikutnya, menyatakan akan menempatkan kerja sama maritim sebagai salah satu isu prioritas. Retno menyampaikan Indonesia akan mendorong bentuk kerja sama yang praktis dan konkret antara ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya.

Usulan Dialog HAM ASEAN

Dalam pertemuan APSC yang sama, Retno juga mengajak ASEAN mengarusutamakan unsur hak asasi manusia (HAM) dalam tiga pilar kerja sama ASEAN. Ia mengusulkan agar Dialog HAM ASEAN dilaksanakan secara rutin dan terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah itu, menurut Retno, ditujukan untuk memperkuat mandat Badan HAM ASEAN, yakni ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Tantangan: Gagasan Kuat, Implementasi Lemah

Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga menilai usulan Pandangan Maritim ASEAN merupakan gagasan yang baik, mengingat laut tidak hanya berfungsi sebagai jalur pelayaran, tetapi juga menyimpan sumber daya alam di permukaan maupun di bawahnya.

Namun, Pandu mengingatkan bahwa tantangan yang kerap muncul adalah gagasan berhenti pada tataran ide tanpa diturunkan menjadi kebijakan, strategi, dan pelaksanaan yang nyata.

Ia mencontohkan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik yang memuat unsur kerja sama maritim, tetapi dinilai belum dilaksanakan secara maksimal. Pandu juga menyinggung konsep poros maritim dunia yang pernah digagas Presiden Joko Widodo, yang menurutnya tidak berjalan.

Menurut Pandu, pemerintah perlu memperkuat fondasi konsep negara maritim di dalam negeri agar berbagai konsep yang diusulkan pada level regional tidak hanya kuat di atas kertas. Ia menilai ASEAN selama ini cenderung kuat dalam gagasan, tetapi lemah dalam pelaksanaan, sehingga sulit mewujudkan ambisi seperti menjadikan ASEAN sebagai poros maritim dunia karena keterbatasan kekuatan ekonomi dan militer negara-negara anggotanya.

Dalam praktiknya, Pandu menilai ASEAN masih membutuhkan investasi China untuk memperkuat perekonomian dan dukungan Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Kondisi itu membuat ASEAN masih bergantung pada negara lain.

Tarik Menarik Kepentingan di Kawasan

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Rizki Ramadhan, menilai pembahasan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik tidak mudah karena adanya tarik menarik kepentingan antara Amerika Serikat dan China, ditambah perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Rizki memahami munculnya gagasan baru berupa Pandangan Maritim ASEAN sebagai cara Indonesia merumuskan ulang kepentingannya dalam konteks maritim, dibandingkan terus berupaya menjalankan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat memberi ruang lebih besar untuk mengarahkan dan memengaruhi keputusan konsensus ASEAN, termasuk dalam hal materi yang dibahas.

Rizki menambahkan, kerja sama maritim yang dapat dilakukan secara konkret antara lain patroli laut bersama, yang biasanya dilanjutkan dengan kerja sama peningkatan kapasitas serta bantuan teknis.

• Indonesia mendorong pembentukan Pandangan Maritim ASEAN untuk memperluas kerja sama ASEAN dengan mitra wicara.
• Kerja sama maritim dipandang berpotensi besar bagi kesejahteraan Indo-Pasifik dan tidak semestinya dibatasi pada isu keamanan.
• Indonesia menyiapkan kerja sama maritim sebagai isu prioritas saat menjadi Ketua ASEAN.
• Sejumlah pengamat menilai tantangan utama berada pada konsistensi implementasi di tingkat kebijakan dan pelaksanaan.