Indonesia menyiapkan langkah baru untuk memperkuat posisi ekonominya di tengah perlambatan global dan persaingan investasi yang kian ketat. Pemerintah mendorong transformasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali menjadi Pusat Keuangan Internasional Indonesia, dengan harapan tidak hanya menarik arus investasi, tetapi juga menjadi lokasi pengelolaan modal dan layanan keuangan berskala global.
Selama ini, Indonesia dinilai lebih banyak berperan sebagai pasar bagi investasi internasional ketimbang pusat pengelolaannya. Sejumlah transaksi investasi serta aktivitas treasury perusahaan nasional masih kerap dilakukan melalui pusat keuangan regional seperti Singapura atau Hong Kong. Padahal, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) yang dalam beberapa tahun terakhir disebut melebihi US$1,4 triliun.
Momentum pengembangan kawasan ini menguat setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023. Aturan tersebut menetapkan area seluas 498 hektare di Pulau Serangan sebagai KEK berbasis pariwisata dan industri kreatif. Dalam perkembangannya, kawasan itu diperluas konsepnya menuju pusat keuangan internasional dengan target investasi Rp104,4 triliun.
Pengembangan Pusat Keuangan Internasional Bali diposisikan sebagai bagian dari upaya menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemerintah melihat persaingan global tidak hanya ditentukan oleh ekspor komoditas, tetapi juga kemampuan menjadi hub regional bagi keuangan, inovasi, dan investasi—sebuah ruang yang selama ini didominasi kota-kota seperti New York, London, Singapura, dan Dubai.
Dalam gambaran pemerintah, keberhasilan pusat keuangan internasional tidak semata bertumpu pada perbankan, melainkan pada ekosistem yang lebih luas, seperti kepastian hukum, infrastruktur modern, konektivitas internasional, kualitas hidup, kekuatan teknologi digital, dan iklim investasi yang kompetitif. Bali dinilai memiliki keunggulan tersendiri karena reputasi internasionalnya sebagai destinasi global, daya tarik budaya, dan kualitas hidup yang dipandang penting untuk menarik talenta, investor, perusahaan multinasional, serta komunitas bisnis internasional.
Model pengembangan serupa disebut telah diterapkan di Dubai, Uni Emirat Arab, yang menggabungkan pariwisata, properti, investasi global, dan pusat keuangan internasional. Pendekatan ini menjadi salah satu rujukan dalam upaya Indonesia membangun daya saing melalui Bali.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah meletakkan fondasi regulasi melalui penetapan KEK Kura Kura Bali pada April 2023 yang diproyeksikan sebagai hub pariwisata dan industri kreatif internasional. Seiring dinamika ekonomi global, konsep tersebut disempurnakan untuk mengakomodasi pembentukan Pusat Keuangan Internasional Indonesia di Bali.
Pada Mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan COO Danantara Dony Oskaria mengunjungi lokasi untuk mempercepat pengembangan, bersamaan dengan persiapan regulasi sektor keuangan pendukung. Arah pengembangan disebut tidak lagi terbatas pada pariwisata premium, melainkan bergeser menuju pembangunan ekosistem investasi global.
Pusat keuangan ini diharapkan dapat menarik manajemen dana internasional, family offices, serta aktivitas layanan keuangan modern. Pemerintah menilai kontribusi sektor jasa keuangan nasional masih belum optimal jika dibandingkan pusat keuangan global, padahal sektor ini dinilai memiliki efek pengganda melalui ekspansi investasi, pertumbuhan pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital turut menjadi konteks yang memperkuat kebutuhan layanan keuangan yang lebih maju. Studi internasional oleh firma seperti Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terus tumbuh, sehingga meningkatkan permintaan terhadap keuangan digital, platform investasi, dan layanan manajemen modal. Indonesia juga disebut memiliki potensi dalam green finance dan Islamic finance, terutama karena transisi energi membutuhkan investasi besar dalam beberapa dekade mendatang.
Meski demikian, pengembangan pusat keuangan internasional menghadirkan tantangan besar. Keuangan global bertumpu pada kepercayaan, sehingga investor tidak hanya menilai insentif, tetapi juga stabilitas hukum, kualitas regulasi, keamanan investasi, serta konsistensi kebijakan jangka panjang. Tantangan yang disorot bukan semata membangun infrastruktur, melainkan membangun reputasi global yang kredibel.
Pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan reformasi birokrasi, penguatan kepastian hukum, dan tata kelola agar mampu bersaing dengan pusat yang sudah mapan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dinilai penting, terutama di bidang investasi internasional, perpajakan global, fintech, keamanan siber, dan hukum bisnis internasional.
Aspek sosial dan keberlanjutan turut menjadi perhatian. Pembangunan diharapkan tidak memperlebar kesenjangan sosial dan tetap sejalan dengan identitas budaya Bali yang kuat. Di saat yang sama, pusat keuangan modern dinilai bergantung pada kualitas lingkungan dan keberlanjutan, sehingga modernisasi ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan perlindungan lingkungan.
Dengan arah pengembangan tersebut, Bali diproyeksikan memasuki babak baru: dari destinasi pariwisata global menuju titik pertemuan investasi internasional, teknologi modern, industri kreatif, dan arus modal global.
