Brussels — Indonesia dan Uni Eropa mencapai kesepakatan politik mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA). Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden RI Prabowo Subianto di markas Uni Eropa.
Presiden Prabowo menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen penting setelah proses panjang. Ia menegaskan, bagi Indonesia CEPA tidak semata terkait perdagangan, tetapi juga menyangkut keadilan, rasa hormat, dan upaya membangun masa depan bersama. “Perjanjian ini harus mendukung upaya kita untuk mengembangkan industri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan kita. Kita siap untuk segera menuntaskan perjanjian ini, dengan cara yang menguntungkan kedua bangsa kita,” ujar Prabowo, dikutip dari Kemlu.go.id, Senin (14/7/2025).
Kesepakatan politik ini disebut menjadi tonggak penting menuju penyelesaian perjanjian oleh Komisioner Maros Sefcovic dan Menteri Koordinator Airlangga Hartarto pada September 2025.
Von der Leyen menyatakan Eropa dan Indonesia memilih jalur keterbukaan, kemitraan, dan kemakmuran bersama. Ia menilai perjanjian tersebut akan membuka pasar baru serta menciptakan peluang bagi pelaku usaha. Selain itu, CEPA dinilai dapat memperkuat rantai pasokan bahan baku penting yang dibutuhkan untuk teknologi bersih dan industri baja Eropa. Von der Leyen juga menyampaikan harapan agar penyelesaian perjanjian dapat dilakukan dengan cepat.
Dalam penjelasan yang disampaikan, CEPA digambarkan sebagai perjanjian komprehensif dan berwawasan ke depan yang ditujukan untuk mendorong perdagangan dan investasi, mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan rantai pasokan. Perjanjian ini juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama di bidang bahan baku penting yang dinilai vital bagi kepentingan strategis dan daya saing industri kedua pihak.
Di luar isu perdagangan, kedua pemimpin menegaskan visi untuk memperluas kemitraan bilateral. Untuk mendukung hubungan antarmasyarakat, Komisi Eropa mengadopsi keputusan visa cascade bagi Indonesia, yang disebut akan mempercepat dan mempermudah akses ke visa multiple-entry.
Indonesia dan Uni Eropa juga menekankan komitmen mendorong transisi energi bersih yang inklusif. Indonesia menyatakan pendekatan nasionalnya berlandaskan pada visi kemandirian dan ketahanan energi sebagaimana digariskan dalam Asta Cita. Dalam konteks ini, Kemitraan Transisi Energi yang Adil dan inisiatif Gerbang Global Uni Eropa disambut untuk mendukung tujuan jangka panjang serta prioritas nasional Indonesia.
Kedua pihak turut menggarisbawahi dukungan terhadap tatanan internasional berbasis aturan, kerja sama PBB yang lebih erat, serta upaya perdamaian di Ukraina dan Timur Tengah. Mereka juga menyatakan komitmen memperkuat kemitraan ASEAN-Uni Eropa, seiring dukungan terhadap perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan di Indo-Pasifik.
Di akhir pernyataan, kedua pemimpin sepakat bahwa hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Uni Eropa—yang disebut didasarkan pada nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum—perlu menjadi landasan bagi kemitraan yang lebih kuat dan strategis ke depan.
