Kawasan Asia Pasifik—wilayah tempat Indonesia berada—dinilai sebagai salah satu kawasan paling dinamis sekaligus rentan bergejolak akibat rivalitas kekuatan besar, terutama Amerika Serikat (AS) dan China. Sejumlah titik panas seperti Laut China Selatan, Laut China Timur, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, hingga perkembangan terbaru di Pasifik Selatan, kerap disebut sebagai arena proyeksi kekuatan negara-negara adidaya.
Dinamika tersebut memunculkan beragam persoalan, mulai dari konflik terkait upaya perluasan teritorial yang disertai pergelaran kekuatan militer, hingga kompetisi membangun blok atau “sekutu” yang berpotensi memecah soliditas ASEAN. Di Laut China Selatan dan Laut China Timur, misalnya, China berhadapan dengan AS yang masuk sebagai kekuatan luar kawasan dengan alasan kebebasan navigasi.
Titik panas kawasan: dari Laut China Selatan hingga Pasifik Selatan
Ketegangan tidak hanya terjadi di wilayah maritim. Di Semenanjung Korea, eskalasi dipicu ancaman senjata nuklir Korea Utara. Sejak awal 2022, Korea Utara disebut telah 18 kali melakukan uji coba rudal balistik, termasuk sistem rudal antarbenua. Korea Selatan dan AS juga merespons dengan uji coba rudal balistik untuk pertama kali pada awal Juni, yang disebut sebagai peringatan keras terhadap Pyongyang.
Sementara itu, pada Mei 2022 muncul perkembangan baru di Pasifik Selatan. Beijing memperluas langkahnya dengan merangkul negara-negara kecil di kawasan tersebut ke dalam pakta pertahanan keamanan dengan China. Inggris dan empat negara persemakmuran di Asia Pasifik merespons pada pertengahan Juni dengan menghidupkan kembali pakta pertahanan berusia 51 tahun, Five Powers Defence Arrangements (FPDA).
Kebangkitan China di bidang politik, ekonomi, dan militer juga dipandang mengejutkan AS dan sekutunya sebagai pemain lama. Situasi ini mendorong upaya menghidupkan kembali strategi membendung (containment strategy) seperti era Perang Dingin. Tantangan bagi AS disebut semakin besar setelah China dan Rusia mengikat kemitraan strategis “tanpa batas” pada 4 Februari 2022 di Beijing.
Polarisasi kekuatan dan dilema ASEAN
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI sekaligus dosen Universitas Pertahanan, Rodon Pedrason, menilai persaingan AS-China membuat kawasan bergejolak dan memunculkan polarisasi kekuatan. Pandangan serupa disampaikan pemerhati Asia Pasifik dan Indo-Pasifik dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono.
Muhadi menilai negara-negara ASEAN menghadapi perbedaan sikap dalam merespons rivalitas AS-China. Meski ASEAN telah menghasilkan sikap kolektif melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) 2019, respons tiap negara anggota tetap beragam.
Menurut Muhadi, terdapat dua alasan dilema yang memengaruhi respons kolektif ASEAN:
Ketergantungan ekonomi: hubungan ekonomi negara-negara ASEAN dengan China dinilai kuat, bahkan China menjadi mitra ekonomi utama bagi sebagian anggota.
Persepsi ancaman keamanan: bagi sebagian negara anggota yang berkonflik di Laut China Selatan, China dipandang sebagai ancaman, termasuk secara militer, sehingga kehadiran AS dianggap penting untuk mengimbangi.
Dalam situasi ini, Muhadi menyatakan negara-negara ASEAN tidak ingin terjebak pada pilihan biner yang bersifat zero-sum.
Rodon memberi gambaran kecenderungan posisi negara-negara ASEAN. Dalam amatannya, Filipina, Thailand, dan Singapura lebih memilih bersekutu dengan AS. Laos, Kamboja, dan Myanmar dinilai lebih condong ke China. Sementara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam disebut masih berada pada posisi netral.
Taiwan dan risiko eskalasi yang lebih luas
Rodon menilai eskalasi konflik di Laut China Selatan dan Laut China Timur mengkhawatirkan, terutama bila faktor Taiwan ikut diperhitungkan. Ia menyebut China tengah mengonsolidasikan kekuatannya terkait Taiwan, entitas yang didukung AS. Dalam Dialog Shangri-La di Singapura, China secara terbuka menuduh AS memprovokasi konflik, yang menurut Rodon membuat situasi semakin sulit dibendung.
Rodon juga menyinggung kekhawatiran bahwa skenario seperti invasi Rusia ke Ukraina dapat berulang dalam konteks China-Taiwan. Ia mengaitkannya dengan pernyataan Presiden AS Joe Biden yang beberapa kali mengisyaratkan AS akan turun tangan langsung jika China mencoba menginvasi Taiwan di masa depan.
Geopolitik kawasan yang “cair”: kompetisi, kerja sama, dan tantangan baru
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI, Yayan GH Mulyana, menyebut realita geopolitik Asia Pasifik sangat dinamis dan cair: diwarnai kompetisi dan rivalitas, tetapi juga kerja sama. Menurutnya, perkembangan di kawasan akan menentukan stabilitas politik dan ekonomi, serta memengaruhi langkah politik luar negeri negara-negara di dalamnya, termasuk Indonesia.
Yayan menilai kerja sama bilateral dan multilateral penting bagi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bersama. Ia menyebut sejumlah wadah kerja sama di kawasan, antara lain APEC, ASEAN, RCEP, serta Pacific Islands Forum (PIF).
Selain tantangan keamanan tradisional seperti konflik antarnegara maupun gesekan politik dari Laut China Selatan hingga Pasifik, Yayan juga menyoroti tantangan keamanan non-tradisional, termasuk pandemi, perubahan teknologi, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.
Lapisan geopolitik: teritorial, hegemoni, sumber daya, hingga konektivitas
Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, melihat adanya tumpukan karakter geopolitik di kawasan yang dapat berdampak ke Indonesia. Ia menyebut beberapa lapisan persoalan, mulai dari residu geopolitik klasik berupa perebutan teritorial yang disertai pengerahan militer, seperti di Laut China Selatan.
Andi juga menilai ada karakter geopolitik yang menyerupai perebutan hegemoni ala Perang Dingin. Menurutnya, kompetisi AS dan China yang mulai terasa sejak sekitar 2006–2008 kini menguat, seiring tantangan China di Laut China Selatan dan India di Samudera Hindia terhadap pergelaran kekuatan maritim AS dan Inggris di Pasifik dan Hindia.
Lapisan lain adalah geopolitik sumber daya, terkait minyak, gas, dan mineral. Andi menyinggung ketegangan Indonesia-China di Natuna Utara, serta isu serupa antara China dan Malaysia. Dalam konteks ini, persoalan disebut bergeser dari sekadar kedaulatan menjadi soal hak berdaulat di dasar laut maupun permukaan, termasuk pulau kecil dan gugusan karang.
Ia juga menyebut geopolitik konektografi (Geopolitik 5.0) yang ditandai konektivitas. Namun, alih-alih menghasilkan integrasi dan penguatan globalisasi, di sejumlah wilayah justru muncul friksi.
Menurut Andi, setidaknya ada dua kerangka konektivitas yang menonjol:
Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) dari China, dengan penekanan pada pembangunan serta pembiayaan infrastruktur lintas kawasan.
Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang didorong Washington, dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai penjuru kawasan, serta penekanan pada kerja sama ekonomi dan rantai pasok.
Ideologi, teknologi, dan “zona abu-abu”
Andi menilai meningkatnya rivalitas di Asia Pasifik dipicu dua faktor utama, yakni ideologi dan teknologi. Perbedaan ideologi dinilai memunculkan gesekan yang berdampak pada ekonomi, perdagangan, dan investasi. Sementara kemajuan teknologi disebut turut memicu fragmentasi, terutama terkait rantai pasok dan ekosistem teknologi.
Andi juga menyinggung konsep “zona abu-abu” (grey zone), yakni situasi ketika batas antara damai dan konflik semakin kabur. Ia mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2021 mengenai anomali lalu lintas internet di Indonesia: Januari 2021 tercatat 80 juta anomali, sementara pada Desember 2021 disebut melonjak menjadi 240 juta anomali. Ia menekankan anomali dapat berupa spam, malware, atau serangan siber, dan kondisi ini membuat pembedaan antara situasi damai dan konflik menjadi tidak jelas.
AOIP dan upaya menjaga kawasan tetap inklusif
Muhadi menilai FOIP yang diusung AS tampak menutup ruang bagi China untuk berpartisipasi, dan hal itu memicu kontroversi karena tidak mendapat dukungan penuh dari ASEAN. Ia menyebut ASEAN mendorong kerja sama yang terbuka dan inklusif, termasuk melibatkan China.
Di sisi lain, Yayan menilai rivalitas AS-China tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang. Ia menyebut ada ruang bagi Indonesia dan ASEAN untuk mengelola strategic rivalry tersebut dan mendorong kawasan memiliki kepentingan bersama.
Dalam kajian BSKLN untuk penyusunan AOIP, Indonesia divisikan memimpin upaya mengubah rivalitas menjadi dialog dan kerja sama, mengedepankan pembangunan dan kemakmuran sebagai alternatif proteksionisme, serta mengonversi sengketa maritim menjadi domain maritim yang terintegrasi.
Prinsip “bebas dan aktif” serta dorongan dialog
Yayan menegaskan, untuk mencapai kawasan yang stabil dan damai, Indonesia perlu mempertahankan komitmen kuat pada prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif”. Prinsip ini berarti Indonesia tidak masuk ke dalam aliansi formal mana pun, tetapi tetap aktif meningkatkan hubungan bilateral, baik dengan AS maupun China.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong penyelesaian isu melalui mekanisme bilateral dan multilateral yang diterima komunitas internasional, agar ketegangan tidak diserahkan pada aliansi pertahanan yang sempit dan hitam-putih. Dalam pandangannya, dialog dan kolaborasi perlu terus didorong sebagai cara utama menavigasi dinamika geopolitik kawasan, dengan AOIP menempatkan aspek ekonomi sebagai fondasi keamanan dan stabilitas.
Di tengah meningkatnya rivalitas di Asia Pasifik, Indonesia dan ASEAN dihadapkan pada kebutuhan untuk menempatkan diri secara cermat: menjaga ruang kerja sama tetap terbuka, mengelola risiko eskalasi, dan mempertahankan keluwesan diplomasi sesuai prinsip bebas dan aktif—yang ditekankan bukan berarti sikap netral semata.
