Kepala Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol memperingatkan bahwa perekonomian global menghadapi ancaman besar akibat krisis energi yang dipicu perang di Timur Tengah. Birol menilai skala krisis saat ini lebih parah dibandingkan krisis minyak 1973 dan 1979, serta krisis gas yang terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Berbicara dalam pidato di National Press Club, Canberra, pada Minggu (22/3/2026), Birol menyebut situasi sekarang pada dasarnya merupakan gabungan dari dua krisis minyak dan satu krisis gas. Ia juga menekankan bahwa tidak ada negara yang akan kebal dari dampaknya.
Menurut Birol, penutupan Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas energi telah mengurangi pasokan minyak global sekitar 11 juta barel per hari. Angka ini disebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan total kekurangan pasokan pada krisis energi era 1970-an. Selain itu, pasokan gas alam cair (LNG) dilaporkan berkurang sekitar 140 miliar meter kubik, lebih besar dibandingkan defisit sekitar 75 miliar meter kubik setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Birol juga menyampaikan bahwa setidaknya 40 fasilitas energi di sembilan negara mengalami kerusakan parah akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Ia menyatakan harapan agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan karena besarnya ancaman terhadap ekonomi global.
IEA, lanjut Birol, mendorong langkah-langkah penghematan energi. Usulan yang disampaikan mencakup penambahan jumlah karyawan yang bekerja dari rumah, penurunan sementara batas kecepatan di jalan tol, serta pengurangan perjalanan udara.
Ia menambahkan, IEA tengah berkonsultasi dengan berbagai negara terkait kemungkinan pelepasan tambahan cadangan minyak strategis jika diperlukan. Namun, Birol menilai solusi paling efektif untuk meredakan krisis adalah membuka kembali Selat Hormuz, yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG global.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik turut mendorong lonjakan harga minyak. Harga minyak dilaporkan naik lebih dari 50 persen sejak dimulainya perang di Timur Tengah, yang disebut diawali oleh serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Pada Sabtu (21/3/2026), Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Batas waktu itu disebut akan berakhir pada Senin (23/3/2026) malam waktu AS. Menanggapi ancaman tersebut, Iran menyatakan akan menutup sepenuhnya jalur perairan strategis itu—yang saat ini hanya dilintasi sejumlah kecil kapal yang tidak berafiliasi dengan AS atau Israel—serta mengancam menyerang infrastruktur energi dan desalinasi milik AS di kawasan.
