JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan perlunya strategi diplomasi yang lebih kuat dan terarah untuk meningkatkan kuota haji Indonesia. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk merespons persoalan panjangnya masa tunggu jemaah, yang di sejumlah daerah bahkan mencapai puluhan tahun.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Hidayat menyampaikan pemerintah perlu memaksimalkan jalur kerja sama internasional. Ia menilai upaya diplomasi tidak hanya dilakukan melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tetapi juga dengan menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya belum terserap optimal.
“Langkah diplomasi harus diperluas dan lebih aktif, termasuk membuka peluang kerja sama dengan negara yang memiliki sisa kuota haji,” kata Hidayat.
Ia menjelaskan, skema kuota haji yang selama ini digunakan, yakni rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim, menurutnya masih memungkinkan untuk dinegosiasikan. Dengan pendekatan diplomasi yang tepat, ia menilai peluang peningkatan rasio dapat terbuka.
Hidayat juga menyoroti pentingnya optimalisasi distribusi kuota global sebagai salah satu solusi untuk mempercepat keberangkatan jemaah Indonesia. Negara-negara yang tidak memanfaatkan kuota secara penuh dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam skema pengalihan kuota.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan penambahan kuota harus tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait proporsi antara haji reguler dan haji khusus.
“Fokus utama kita adalah bagaimana masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji. Ini membutuhkan kerja nyata dan strategi yang terukur,” ujarnya.
