BERITA TERKINI
Hidayat Nur Wahid Dorong Penguatan Diplomasi untuk Penambahan Kuota Haji Indonesia

Hidayat Nur Wahid Dorong Penguatan Diplomasi untuk Penambahan Kuota Haji Indonesia

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pemerintah perlu memperkuat diplomasi internasional guna menambah kuota haji Indonesia. Menurutnya, langkah ini strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jamaah haji yang terjadi saat ini.

HNW menyampaikan diplomasi haji dapat ditempuh melalui komunikasi di tingkat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun melalui kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai.

Ia juga menyoroti peluang penambahan kuota berdasarkan jumlah populasi Muslim Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi kuota haji saat ini. HNW menjelaskan kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim, namun skema tersebut menurutnya masih dapat dinegosiasikan.

“Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji maka solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata,” ujarnya.

Selain mendorong negosiasi rasio kuota, HNW meminta pemerintah menjajaki peluang pengalihan kuota dari negara-negara yang kuotanya tidak terserap. Ia menekankan upaya tersebut perlu dilakukan secara serius mengingat antrean haji Indonesia yang panjang dan membutuhkan solusi konkret.

HNW juga mengingatkan bahwa setiap penambahan kuota harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus. Ia menegaskan tujuan utama penambahan kuota adalah memangkas daftar tunggu agar masyarakat tidak perlu menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat haji.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga, namun kesepakatan belum tercapai. Ia mengatakan pembahasan akan kembali diupayakan melalui komunikasi lanjutan dengan pemerintah Arab Saudi.