Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah memperkuat diplomasi haji guna memperjuangkan tambahan kuota bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, langkah diplomasi dapat menjadi strategi untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, upaya penambahan kuota bisa ditempuh melalui sejumlah jalur, termasuk menjalin kerja sama dengan negara yang memiliki kuota haji tetapi tidak terpakai.

“Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya tidak terpakai,” kata Hidayat dalam keterangan, Rabu (15/4/2026).

Selain melalui kerja sama antarnegara, Hidayat menilai ada peluang penambahan kuota berdasarkan jumlah populasi Muslim di Indonesia. Ia menyebut kuota haji Indonesia saat ini masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim dan skema tersebut, menurutnya, masih bisa dinegosiasikan.

Hidayat menyatakan, apabila memungkinkan, rasio itu dapat ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000, sehingga kuota haji Indonesia berpotensi bertambah hingga dua kali lipat. “Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji maka solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hidayat menekankan penambahan kuota harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus. Ia menegaskan tujuan utama dari upaya tersebut adalah memangkas daftar tunggu agar masyarakat tidak perlu menanti hingga puluhan tahun untuk berangkat haji.