Setiap 8 Maret, dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. Dalam konteks saat ini, peringatan tersebut kian relevan dengan perkembangan dunia digital, ketika internet menjadi ruang utama untuk belajar, bekerja, membangun usaha, serta mengakses layanan penting seperti kesehatan dan perbankan.

Namun, akses terhadap “jalan raya” digital ini belum merata. Perempuan masih menghadapi kesenjangan, mulai dari keterhubungan, kemampuan membayar layanan, hingga keterampilan menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Di Indonesia dan banyak negara lain, jarak itu disebut mulai mengecil, tetapi belum sepenuhnya tertutup.

Data global menunjukkan pengguna internet laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan. Pada 2024, sekitar 70 persen laki-laki menggunakan internet, sementara perempuan 65 persen. Selisih itu setara sekitar 189 juta orang. Kesenjangan paling terasa di negara berpendapatan rendah, di mana hanya 27 persen penduduk yang terhubung internet, jauh tertinggal dari negara maju. Kondisi tersebut membuat banyak perempuan di negara berpendapatan rendah belum dapat mengambil peran dalam ekonomi dan layanan digital yang terus berkembang.

Di sisi lain, laporan BCG mencatat adanya perbaikan di negara berkembang. Kesenjangan penggunaan internet antara laki-laki dan perempuan dilaporkan menyempit dari 19 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2023.

Indonesia disebut termasuk yang mendorong perbaikan kesetaraan akses internet. Meski demikian, hambatan masih ada, terutama terkait kepemilikan perangkat dan biaya akses. Perempuan kerap tertahan karena belum memiliki ponsel pintar atau karena harga kuota internet yang masih tergolong mahal untuk dijangkau.

Upaya menutup kesenjangan ini dinilai bukan semata “isu perempuan”. Perhitungan yang dikutip dalam naskah menyebut, jika perempuan memperoleh akses digital yang setara, ekonomi dunia berpotensi bertambah sekitar 1,5 triliun dolar AS dan puluhan juta perempuan dapat keluar dari kemiskinan sebelum 2030. Selain dampak ekonomi, isu ini juga menyangkut keadilan sosial.

Laporan Forum Ekonomi Dunia memperkirakan, dengan laju saat ini, dunia membutuhkan 134 tahun untuk mencapai kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan. Artinya, tanpa percepatan, kesenjangan berisiko terus diwariskan lintas generasi.

Dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2026, tema yang diusung adalah “Hak. Keadilan. Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Tema ini menekankan bahwa hak seharusnya terasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tertulis dalam aturan.

Menurut PBB, hak yang dinikmati perempuan baru sekitar 64 persen dibanding hak laki-laki di berbagai bidang, seperti pekerjaan, uang, keluarga, dan keselamatan. Karena itu, yang dibutuhkan disebut bukan sekadar janji, melainkan aksi melalui kebijakan yang tepat, penegakan hukum, dan program yang menyentuh akar masalah.

Aspek keamanan di ruang daring juga menjadi sorotan. Komisi PBB untuk Status Perempuan menekankan pentingnya teknologi yang aman dan ramah bagi perempuan, termasuk pencegahan kekerasan dan pelecehan di internet, serta pendidikan digital sejak dini. Tanpa rasa aman, perempuan dinilai akan enggan memanfaatkan layanan digital, sebaik apa pun infrastruktur yang tersedia.

Sejumlah tantangan yang disebut masih menghambat perluasan akses digital bagi perempuan. Pertama, harga layanan dan perangkat. Di banyak wilayah, internet masih mahal dan ponsel pintar belum terjangkau semua orang. Dalam sebagian keluarga, keputusan membeli paket data bisa sama sulitnya dengan memenuhi kebutuhan pokok, dan perempuan yang sering memprioritaskan kebutuhan rumah tangga cenderung menunda akses internet.

Kedua, kualitas sinyal dan infrastruktur. Di desa atau wilayah terpencil, sinyal kerap tidak stabil sehingga pengalaman menggunakan layanan daring menjadi tidak optimal. Ketiga, keamanan dan kenyamanan. Kekerasan dan pelecehan di dunia maya membuat banyak perempuan takut berekspresi atau enggan mencoba hal baru, terlebih jika platform tidak menyediakan fitur pelaporan yang mudah dan perlindungan data yang jelas.

Keempat, komitmen yang dinilai naik-turun. Disebut ada tanda sebagian perusahaan mengendurkan program keberagaman, padahal ketika teknologi berubah cepat, termasuk kecerdasan buatan (AI), dibutuhkan lebih banyak sudut pandang agar kebijakan dan produk lebih adil.

Sejumlah langkah praktis juga diusulkan. Pertama, membuat akses benar-benar nyata melalui perluasan jaringan di wilayah tertinggal, paket khusus yang terjangkau seperti paket belajar atau paket untuk UMKM, serta opsi cicilan perangkat berbiaya rendah. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, ketika harga turun, adopsi internet oleh perempuan meningkat.

Kedua, penguatan literasi digital dari tingkat dasar, mulai dari cara aman memakai internet, melindungi akun, mengenali penipuan, hingga keterampilan mengelola usaha daring dan keterampilan kerja seperti presentasi atau desain sederhana. Penggunaan bahasa lokal dan contoh sehari-hari disebut dapat mempercepat pemahaman dan meningkatkan kepercayaan diri.

Ketiga, penerapan standar layanan pelanggan berbasis AI yang “setara agen”, yakni hasil yang akurat, tidak bias, dapat dijelaskan, serta tetap menyediakan petugas manusia untuk kasus rumit, disertai pengukuran kualitas secara berkala.

Keempat, menciptakan ruang digital yang aman melalui fitur pelaporan yang mudah, perlindungan data yang kuat, dan edukasi anti-kekerasan daring. Kelima, mendorong perempuan masuk ke peran teknis dan kepemimpinan dengan pelatihan AI/data yang praktis, pendampingan, dan jalur karier yang jelas.

Pada akhirnya, perluasan akses digital bagi perempuan dinilai membawa manfaat luas: keluarga dapat menambah penghasilan dari usaha daring, anak memperoleh dukungan belajar, layanan publik lebih mudah dijangkau, dan ekonomi bertumbuh karena lebih banyak orang masuk ke pasar digital. Meski kesenjangan disebut mulai menyempit, pekerjaan rumah masih panjang.

Tema “Hak. Keadilan. Aksi” ditekankan sebagai lebih dari sekadar slogan. Hak dimaknai sebagai akses dan perlindungan yang nyata, keadilan sebagai teknologi yang tidak memihak dan ramah bagi semua, serta aksi sebagai kebijakan, program, dan kolaborasi yang dijalankan sekarang.