Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berlangsung lebih dari satu bulan mulai memunculkan dampak terhadap perekonomian global. Salah satu tanda yang paling terlihat adalah kenaikan harga minyak dunia yang memicu kekhawatiran baru pada stabilitas ekonomi dan rantai pasok internasional.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., menilai eskalasi konflik tersebut tidak lagi bersifat regional. Menurutnya, dampaknya telah meluas dan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk proyeksi pertumbuhan global pada 2026 yang sebelumnya diperkirakan berada di kisaran 2,7 hingga 3,3 persen.
Ia juga mengingatkan kemungkinan terjadinya resesi apabila konflik berlanjut tanpa penanganan yang memadai. Faris menilai gangguan dapat merambat ke berbagai sektor melalui rantai pasok global, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan hingga sektor industri.
Dalam penjelasannya, Faris menyoroti energi—terutama minyak—sebagai pemicu utama disrupsi. Ia menyebut kenaikan harga minyak dipengaruhi dua faktor, yakni gangguan pasokan dan faktor psikologis pasar. Secara geografis, distribusi minyak dunia sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz.
Menurut Faris, lebih dari 40 persen pasokan minyak dunia berasal dari kawasan tersebut dan melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu atau diblokir, pasokan global akan terdampak langsung. Situasi itu, kata dia, juga diperparah oleh kepanikan pasar yang mendorong lonjakan harga lebih tinggi.
Ia menyebut harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran 62–70 dolar AS per barel sempat menembus 100 dolar AS per barel dan masih bertahan di level tinggi sekitar 90 dolar AS per barel.
Bagi Indonesia, Faris menilai kenaikan harga minyak berimplikasi besar karena produksi domestik belum mencukupi kebutuhan konsumsi. Ia menyebut produksi minyak nasional berada di kisaran 600–700 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai sekitar 1 juta barel per hari, sehingga Indonesia masih harus melakukan impor.
Dalam kondisi harga global meningkat, ia menilai beban anggaran negara ikut bertambah. Pemerintah, menurutnya, menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan subsidi energi atau menyesuaikan harga kepada masyarakat. Jika subsidi diperbesar, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat. Namun jika harga dinaikkan, inflasi berpotensi terdorong dan berdampak pada daya beli.
Faris menyebut jika situasi berlarut, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor energi, melainkan juga memengaruhi fluktuasi sektor ekonomi secara lebih luas.
Ia menegaskan, langkah utama untuk meredakan risiko ekonomi adalah penghentian konflik melalui jalur diplomasi. Faris mendorong Indonesia, termasuk bersama negara-negara ASEAN, untuk aktif dalam upaya mediasi internasional melalui diplomasi multilateral guna memulihkan stabilitas ekonomi global.
