SAMARINDA — Kenaikan harga bahan baku dan kemasan plastik di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lonjakan harga ini disebut dipengaruhi dampak konflik Iran vs Israel, sementara harga komoditas pangan di sisi lain relatif stabil.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Samarinda, Heni Kartika Handayani, mengatakan kenaikan harga plastik saat ini sudah melampaui kewajaran. Menurutnya, para pedagang menilai kenaikannya bukan lagi sekadar naik, melainkan sudah “meloncat”.
“Kasian yang UMKM, seperti penjual kopi atau es teh yang pakai cup. Mereka mengeluh kalau harga dinaikkan pelanggan bisa lari,” ujar Heni di Samarinda, Jumat (10/4/2026).
Tekanan biaya ini membuat pelaku usaha mencari cara untuk menekan pengeluaran produksi. Sebagian pedagang bahkan memilih berburu kemasan plastik hingga ke wilayah pinggiran kota demi mendapatkan harga yang lebih murah, meski harus menambah waktu tempuh dan biaya operasional.
Heni mencontohkan adanya pedagang yang mendatangi kawasan Loa Buah karena harga plastik di sana lebih rendah dibanding pusat kota. Namun, ia menilai langkah tersebut belum tentu efisien jika memperhitungkan biaya bahan bakar dan kondisi perjalanan.
“Misalkan di dekat Antasari harganya Rp 10.000, di Loa Buah sana Rp 8.000. Mereka datangi ke sana, tapi apa dihitung biaya bensin dan capeknya melewati jalan yang banyak truk besar?” tuturnya.
Sementara itu, Disperindag mencatat harga kedelai di Samarinda masih relatif stabil di kisaran Rp 17.200 per kilogram. Stok kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe juga dipastikan aman, dan belum ada laporan kelangkaan.
Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan, Kodim, dan pihak terkait disebut terus melakukan pengawasan terhadap distributor untuk mencegah praktik penimbunan. Heni menyatakan pemantauan stok dilakukan setiap minggu dan pemantauan harga dilakukan setiap hari kerja.
“Kami pantau stok setiap minggu dan harga setiap hari kerja. Sejauh ini aman, distributor juga tidak berani macam-macam karena ada pengawasan ketat,” tegasnya.
Adapun untuk stabilisasi harga plastik, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Heni menyebut penanganan komoditas plastik dinilai lebih kompleks karena jenisnya beragam, berbeda dengan komoditas bersubsidi seperti beras SPHP atau Minyakita.
