JAKARTA — Konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga energi global dan mulai memberi tekanan pada perekonomian Indonesia. Dampaknya berpotensi dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan meningkatnya biaya hidup, seiring merembetnya tekanan dari pasar energi ke nilai tukar, biaya impor, hingga fiskal negara.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat harga minyak dunia dalam sepekan terakhir naik sekitar 8 persen dan menembus 100 dolar AS per barel. Sementara itu, harga gas alam cair (LNG) di Asia sempat melonjak hampir 40 persen dalam satu hari.
“Guncangan harga energi global bisa cepat merambat ke dalam negeri, baik melalui fiskal, nilai tukar, maupun biaya energi,” tulis INDEF dalam kajiannya.
Menurut INDEF, lonjakan harga energi berpotensi langsung membebani anggaran negara. Lembaga tersebut memperkirakan setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun. Dengan tren kenaikan yang terjadi, tekanan fiskal diperkirakan dapat mencapai puluhan triliun rupiah.
Tekanan juga berpotensi menjalar ke nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor, termasuk energi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan porsi perdagangan Indonesia dengan Timur Tengah relatif kecil, dengan ekspor sekitar 4,2 persen dan impor 3,9 persen. Namun, dampak konflik dinilai lebih besar datang melalui jalur tidak langsung, terutama dari kenaikan harga energi dan biaya logistik global.
Head of Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani, mengatakan pemerintah terus mencermati potensi gangguan distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz. “Kami mencermati kondisi di Selat Hormuz karena jalur ini sangat penting bagi perdagangan minyak dunia,” kata Rini.
Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak global. Gangguan di kawasan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi dan berdampak ke berbagai sektor ekonomi.
Meski Indonesia tidak mengimpor minyak secara langsung dari Timur Tengah, sekitar 75 persen pasokan disebut berasal dari Singapura dan Malaysia yang juga bergantung pada kawasan tersebut. Kondisi ini membuat kenaikan harga tetap terasa di dalam negeri.
Dampak lanjutan diperkirakan terlihat pada sektor industri, terutama manufaktur dan petrokimia yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong kenaikan harga barang konsumsi.
Di sisi eksternal, mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok, Jepang, dan India juga terdampak kenaikan harga energi. Jika aktivitas industri di negara-negara tersebut melambat, permintaan terhadap ekspor Indonesia berisiko menurun.
Apabila konflik berkepanjangan, harga minyak diperkirakan berada di kisaran 85 hingga 120 dolar AS per barel sepanjang 2026. Rentang ini dinilai memperbesar tekanan terhadap ekonomi domestik.
Di tengah situasi tersebut, batu bara disebut masih menjadi penopang sementara untuk menahan lonjakan biaya energi. Namun, ketergantungan pada energi fosil dinilai membuat Indonesia tetap rentan terhadap gejolak global.
INDEF menilai solusi jangka panjang perlu diarahkan pada percepatan pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Rini menambahkan, komoditas energi dan agro masih dapat menopang ekspor, tetapi risiko dari sektor industri perlu diwaspadai. “Komoditas energi dan agro masih bisa menopang ekspor, tetapi risiko dari sektor industri tetap perlu diwaspadai,” kata Rini.
Bagi masyarakat, dampak konflik global tersebut mungkin tidak langsung terasa. Namun, kenaikan harga energi berpotensi perlahan meningkatkan biaya hidup sehari-hari.
