Hampir tiga tahun sejak perang di Sudan pecah pada 15 April 2023, kekerasan terhadap warga sipil terus berlanjut tanpa tanda mereda. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang serangan pesawat nirawak (drone) dilaporkan menewaskan puluhan orang di Negara Bagian White Nile dan wilayah Kordofan, menambah panjang daftar korban di tengah krisis kemanusiaan yang kian parah.

Awal pekan ini, sebuah drone menghantam mobil pick-up yang membawa pelayat menuju pemakaman di Kordofan Barat. Kantor berita AFP melaporkan sekitar 40 orang tewas, banyak di antaranya perempuan. Hingga kini, tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, baik Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) maupun pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), termasuk sekutu masing-masing pihak.

Data dari Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), lembaga pemantau konflik global independen, mencatat sedikitnya 198 serangan drone dilancarkan oleh kedua pihak sepanjang Januari dan Februari. Analis kebijakan independen Sudan, Hamid Khalafallah, menilai lonjakan serangan drone menunjukkan pasokan bagi pihak-pihak yang bertikai tetap berjalan meski ada perang dan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Khalafallah memperkirakan kekerasan, termasuk perang drone, berpotensi meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Ia mengatakan kedua pihak akan berupaya meraih kemajuan sebanyak mungkin selama musim kemarau, karena perpindahan pasukan dan peralatan akan jauh lebih mahal dan rumit ketika musim hujan dimulai pada Juni atau Juli.

Saat ini, pertempuran banyak terpusat di wilayah Kordofan, kawasan strategis yang memisahkan wilayah Sudan utara dan tengah yang dikuasai tentara—termasuk ibu kota Khartoum—dari wilayah Darfur serta sebagian wilayah selatan yang dikuasai RSF. Perang bermula dari perebutan kekuasaan terkait rencana integrasi RSF ke dalam SAF yang kemudian memicu eskalasi konflik.

Organisasi bantuan global memperkirakan hingga 250.000 orang telah tewas sejauh ini, meski jumlah pasti korban sulit dipastikan karena pertempuran masih berlangsung dan akses ke wilayah konflik sangat terbatas.

Di luar medan tempur, dampak perang menjelma menjadi krisis kemanusiaan berkepanjangan. Badan pengungsi PBB dan organisasi bantuan internasional di lapangan menyebut perang Sudan telah memicu krisis pengungsian terbesar di dunia, dengan hingga 14 juta orang mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Pertempuran juga memicu krisis kemanusiaan besar yang ditandai pembunuhan massal serta kekerasan seksual yang meluas. UNESCO menyatakan lebih dari 12 juta perempuan dan anak perempuan—dari total populasi sekitar 50 juta orang—berisiko mengalami kekerasan berbasis gender di Sudan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari memperingatkan lebih dari 20 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan kesehatan. Wabah kolera, malaria, dan demam berdarah menyebar di seluruh 18 negara bagian seiring runtuhnya sistem kesehatan, akses air bersih, dan sanitasi.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan kedua pihak dalam konflik telah melakukan kekejaman yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan bahkan tindakan genosida. Kekerasan terus berlangsung, termasuk pembunuhan massal warga sipil yang disebut dilakukan RSF di kota El-Fasher, Darfur, pada akhir Oktober. Meski demikian, berbagai survei menunjukkan krisis Sudan tetap menjadi salah satu krisis global yang paling diabaikan.

Direktur organisasi bantuan Action Against Hunger di Sudan, Samy Guessabi, mengatakan negara itu menghadapi krisis kemanusiaan yang mendalam dan berkepanjangan yang semakin hilang dari perhatian internasional. Dalam tiga tahun terakhir, ia menyaksikan dampak kumulatif konflik bersenjata, pengungsian massal, dan runtuhnya ekonomi. Menurutnya, kondisi di lapangan tidak hanya memperlihatkan kelaparan, tetapi juga terkikisnya ketahanan masyarakat ketika keluarga mulai melewatkan waktu makan dan menjual aset yang tersisa.

Guessabi menambahkan perempuan dan anak perempuan menanggung dampak penderitaan yang tidak proporsional. Ia menyebut keluarga yang tidak mampu memberi makan anak-anaknya terpaksa membuat pilihan yang ekstrem, termasuk meningkatnya pernikahan dini yang terjadi bukan karena tradisi, melainkan karena keputusasaan.

UNESCO mencatat sekitar 19 juta anak di Sudan saat ini tidak bersekolah. Pendiri organisasi Sudan Taja yang fokus pada perlindungan perempuan, Salma Suliman, menilai ribuan anak perempuan membutuhkan kesempatan melanjutkan pendidikan karena gangguan pendidikan yang panjang meningkatkan risiko sosial, termasuk tingginya angka pernikahan anak. Ia memperingatkan situasi ini menimbulkan bayangan gelap bagi masa depan generasi mendatang.

Di tengah situasi tersebut, perempuan juga disebut memainkan peran penting dalam menjaga komunitas bertahan. Direktur Norwegian People's Aid di Sudan, Michelle D'Arcy, mengatakan kelompok respons darurat yang dipimpin perempuan dan jaringan akar rumput mengorganisasi dapur umum, mendistribusikan makanan, serta memberikan dukungan psikososial. Ia menekankan dukungan internasional terhadap upaya perdamaian yang dipimpin warga sipil penting, termasuk tekanan diplomatik untuk gencatan senjata dan keterlibatan aktor-aktor sipil Sudan yang menempuh cara nonkekerasan.

Di tingkat diplomasi, beberapa putaran perundingan damai yang diprakarsai kelompok “Quad”—Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—sejauh ini sebagian besar gagal. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah lama menjatuhkan sanksi terhadap RSF dan SAF, serta sejumlah anggota dari kedua pihak.

Awal pekan ini, Amerika Serikat juga menetapkan Ikhwanul Muslimin Sudan sebagai organisasi teroris global khusus dan menyatakan berencana memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris asing. Departemen Luar Negeri AS menyebut kelompok tersebut—yang terdiri dari Gerakan Islam Sudan dan sayap bersenjatanya Brigade al-Baraa Bin Malik—menggunakan kekerasan tanpa batas terhadap warga sipil untuk menghambat penyelesaian konflik dan memajukan ideologi islamis yang militan.

Khalafallah menilai langkah itu penting namun dampaknya terbatas. Ia mengatakan penetapan tersebut mengonfirmasi secara resmi adanya kejahatan perang dan teror terhadap warga sipil, tetapi sekaligus menciptakan persoalan bagi SAF karena harus meninjau ulang hubungan dengan faksi-faksi Islamis yang menjadi sekutu mereka. Ia juga menilai penetapan itu belum tentu mencegah kelompok Islamis berkuasa di Khartoum pada masa depan.

Dalam pembacaan geopolitik yang lebih luas, Khalafallah mengaitkan langkah AS dengan dinamika konflik Israel dan Amerika Serikat melawan Iran serta dampaknya bagi negara-negara Teluk, termasuk upaya Washington memperkuat hubungan dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Mesir dan Turki disebut sebagai pendukung kuat pemerintah yang didukung SAF di bawah Jenderal Abdel Fattah Burhan. Uni Emirat Arab secara luas dianggap sebagai pendukung utama RSF yang dipimpin Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, meski Abu Dhabi membantah keterlibatannya. Menurut Khalafallah, persaingan ini hanya sedikit berkaitan dengan perlindungan warga Sudan di lapangan.