JENEWA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan PBB terus berperan aktif dalam memediasi konflik di berbagai belahan dunia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis, 29 Januari 2026, saat ia memaparkan prioritas PBB untuk tahun 2026.

Guterres mengakui tidak semua pihak yang terlibat konflik bersedia menerima PBB sebagai mediator. Meski begitu, ia menyatakan organisasi tersebut tetap menjalankan peran aktif di sejumlah wilayah rawan konflik.

Menurut Guterres, PBB saat ini terlibat dalam berbagai skenario mediasi, termasuk di Libya, Sudan, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. Ia mengatakan tidak khawatir terhadap masa depan peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta menilai lembaga itu masih relevan dan dibutuhkan dalam upaya penyelesaian konflik global.

Ia juga menjelaskan ada wilayah tertentu di mana PBB tidak berperan sebagai mediator karena setidaknya salah satu pihak menolak keterlibatan PBB. Guterres menyinggung konflik Israel sebagai contoh, dengan menyatakan bahwa Israel tidak pernah menerima PBB sebagai mediator. Menurutnya, hal itu kemungkinan terkait pendekatan PBB yang mendasarkan mediasi pada nilai-nilai Piagam PBB.

Guterres menambahkan nilai-nilai tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan pihak-pihak yang melanggar piagam. Ia menyebut PBB telah sangat aktif dalam mencegah skenario terburuk di Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Myanmar.

Selain itu, PBB juga berperan aktif dalam perundingan terkait Sahara Barat. Guterres mengatakan masih banyak contoh lain keterlibatan PBB dalam upaya mediasi, konsiliasi posisi, dan proses perdamaian di berbagai kawasan.

Meski demikian, Guterres mengakui adanya keterbatasan. Ia menegaskan PBB tidak memiliki instrumen kekuasaan untuk memaksa pihak-pihak yang bertikai.