Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk menuntaskan konflik antara gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui pembangunan batas permanen. Pembangunan batas tersebut akan didasarkan pada kajian teknis serta masukan langsung dari masyarakat desa penyangga.

Penegasan itu disampaikan saat Gubernur memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia pada Sabtu (24/1/2026) di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Panglima Kodam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi, serta Kepala Kabinda Lampung Suryono.

Gubernur menjelaskan, dialog digelar untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan warga yang selama puluhan tahun terdampak konflik gajah dan manusia. Ia menekankan kegiatan itu bukan sekadar seremonial, melainkan upaya mendengar langsung kondisi di lapangan sebagai dasar penyusunan solusi.

Menurutnya, konflik tidak dapat lagi ditangani dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang 60 hingga 70 kilometer yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari kawasan rawa, sungai, hingga tanah keras.