Ketegangan geopolitik global yang kian memecah arsitektur perdagangan internasional mulai direspons pemerintah dan pelaku usaha Indonesia dengan mendorong strategi yang lebih adaptif. Di tengah fragmentasi ekonomi global, Indonesia menilai situasi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi domestik dan kawasan melalui diversifikasi pasar ekspor, penguatan integrasi rantai pasok regional, serta kepastian kebijakan.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pemerintah tengah mempercepat peningkatan status sejumlah perjanjian dagang. Salah satunya dengan mendorong perjanjian perdagangan preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) Indonesia–Pakistan menjadi Comprehensive Economic and Quality Agreement (CEQA).
Menurut Dyah, langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses pasar ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional, di tengah meningkatnya risiko tarif dan sanksi sepihak. Ia juga menilai kekuatan ASEAN sebagai kawasan yang relatif stabil dapat dimanfaatkan untuk menangkap peluang kerja sama internasional.
“Kami melihat banyak peluang potensial dari kerja sama internasional, khususnya dengan memanfaatkan kekuatan ASEAN sebagai kawasan yang relatif stabil,” ujar Dyah dalam exclusive soft launch Southeast Asian Futures Initiative Centre (SEAFIC) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dyah menambahkan, sentralitas ASEAN menjadi keunggulan strategis Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga perdagangan yang terbuka dan non-blok, sejalan dengan posisi ASEAN di tengah eskalasi rivalitas geopolitik global. Strategi ini diharapkan dapat mengubah tekanan geopolitik menjadi peluang baru, termasuk aliran investasi dan perdagangan yang lebih terdiversifikasi.
Dari perspektif geopolitik, Profesor Ekonomi Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), Danny Quah, menilai dunia kini memasuki fase “gencatan ekonomi” yang melibatkan hampir semua negara, bukan hanya persaingan antara Amerika Serikat dan China. Ia menilai kondisi tersebut membuat tatanan lama perdagangan global semakin rapuh.
“Prinsip multilateralisme dan supremasi hukum internasional kini dipertanyakan. ASEAN tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus melakukan adaptasi secara aktif,” ujar Quah.
Quah menekankan pentingnya memperkuat pasar internal ASEAN, termasuk peningkatan perdagangan intra-kawasan serta mobilitas faktor produksi, sebagai langkah mitigasi terhadap risiko global.
Sejalan dengan itu, pelaku usaha menilai momentum geopolitik saat ini perlu dimanfaatkan untuk memperdalam integrasi ekonomi regional. Pendiri Simijaya Capital Management sekaligus Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menegaskan integrasi ASEAN tidak bisa lagi diperlakukan sebagai agenda teknis semata.
“Dalam situasi tarif, disrupsi rantai pasok, dan ketidakpastian global, ASEAN perlu bergerak lebih terkoordinasi dan lebih praktis,” kata Arsjad.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti yang relevan dan aplikatif bagi pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Pandangan tersebut diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara IBC dan SEAFIC untuk memperdalam riset dan dialog kebijakan.
Kolaborasi itu akan difokuskan pada isu ketahanan ekonomi kawasan, konektivitas lintas negara, serta persoalan lintas batas yang berdampak langsung pada arus perdagangan dan investasi.
CEO IBC Sofyan Djalil menegaskan daya saing ekonomi tidak lahir dari slogan maupun insentif jangka pendek. “Daya saing lahir dari kebijakan yang jelas, konsisten, dan dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata,” ujarnya.
Melalui kerja sama dengan SEAFIC, IBC berharap dapat memperkuat basis pengetahuan dan jejaring regional agar arah kebijakan ekonomi lebih terukur dan berkelanjutan.
Ketua SEAFIC Tengku Zafrul Aziz menambahkan, kawasan membutuhkan kolaborasi yang melampaui wacana. Menurutnya, jembatan antara analisis kebijakan, kebutuhan dunia usaha, dan rekomendasi yang praktis menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi Asia Tenggara.
Di sisi pelaku usaha, kebutuhan utama dinilai bukan lagi insentif fiskal, melainkan kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta percepatan konektivitas dan integrasi rantai pasok intra-ASEAN.
