Gencatan senjata dalam perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China mengubah dinamika perdagangan global. Penurunan tarif impor yang sebelumnya berada di level 145% dan 125% menjadi 30% dan 10% secara berurutan dinilai meredakan ketegangan dua ekonomi terbesar dunia, namun sekaligus memunculkan pertanyaan baru bagi Indonesia terkait strategi dan posisi tawar di perdagangan internasional.
Di tengah meredanya tensi AS–China, Indonesia dilaporkan mengambil langkah yang dinilai sebagian pihak kontradiktif, yakni menaikkan tarif terhadap produk AS dari 32% menjadi 47%, sembari menjajaki impor energi dari Amerika. Kebijakan tersebut memicu perdebatan mengenai apakah langkah itu merupakan manuver strategis atau justru berisiko menjadi blunder diplomatik yang dapat berdampak pada hubungan dagang.
Sejumlah peluang yang sempat terbuka bagi Indonesia ketika China menghadapi tekanan tarif tinggi dari AS kini berpotensi menyempit. Dalam periode sebelumnya, ekspor elektronik Indonesia ke pasar AS disebut sempat melonjak hingga 23,5%. Namun dengan turunnya tarif bagi produk China, persaingan di pasar AS diperkirakan kembali menguat, termasuk bagi sektor tekstil dan alas kaki Indonesia yang sebelumnya menikmati ceruk pasar.
Tantangan eksternal tersebut juga berkelindan dengan persoalan internal yang selama ini disebut menghambat daya saing, mulai dari praktik-praktik yang mengganggu iklim investasi, birokrasi yang berbelit, hingga biaya logistik yang tinggi. Kondisi ini membuat posisi Indonesia kerap dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam. Data relokasi perusahaan menjadi salah satu cerminan: dari 33 perusahaan yang memindahkan operasi dari China, hanya tujuh yang memilih Indonesia, sementara 19 perusahaan disebut berlabuh di Vietnam.
Di sisi lain, ketergantungan Indonesia pada China untuk sekitar 70% bahan baku industri elektronik juga dinilai sebagai kerentanan. Jika perang tarif kembali memanas, fluktuasi nilai tukar yuan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas neraca perbankan nasional. Meski meredanya perang dagang saat ini disebut memberi kelonggaran likuiditas bagi sektor perbankan, pendekatan Indonesia dalam negosiasi perdagangan yang dinilai sebagian kalangan tergesa-gesa tetap menimbulkan kekhawatiran.
Dalam konteks itu, muncul dugaan bahwa kebijakan tarif terhadap AS dapat menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang berpotensi menghadapi tindakan balasan, dengan ancaman terhadap nilai ekspor yang disebut mencapai USD16,8 miliar. Sementara rencana pengalihan impor energi ke AS dipandang dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber, langkah tersebut juga dinilai berisiko memindahkan bentuk ketergantungan jika tidak dibarengi pengembangan energi terbarukan secara masif, terutama ketika konstelasi politik global berubah.
Meski demikian, perekonomian Indonesia secara historis disebut memiliki daya tahan, dengan pertumbuhan yang kerap ditopang sektor komoditas dan konsumsi domestik. Kondisi itu membuat Indonesia masih berpeluang menjaga pertumbuhan di kisaran 4–5% terlepas dari dinamika global. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang menempatkan pertumbuhan Indonesia di rentang 4,8–5,0% turut menjadi salah satu indikator.
Namun, capaian pertumbuhan tersebut dinilai berisiko tidak berkelanjutan bila Indonesia terus bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa percepatan hilirisasi dan industrialisasi yang lebih komprehensif. Proses hilirisasi nikel dan CPO disebut masih berjalan lambat, sehingga nilai tambah dinilai lebih banyak dinikmati negara lain, sementara penyerapan tenaga kerja di dalam negeri belum optimal.
Sejumlah agenda reformasi struktural pun kembali mengemuka, mulai dari pemangkasan birokrasi yang menghambat, pemberantasan praktik ilegal yang merugikan iklim usaha, hingga percepatan hilirisasi yang terintegrasi dengan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Seruan untuk memperkuat langkah konkret juga disampaikan melalui pernyataan, “Dalam panggung ekonomi global, kita terlalu lama menjadi figuran. Saatnya menulis skenario sendiri, bukan sekadar mengikuti naskah orang lain.”
Pernyataan tersebut menegaskan urgensi agar Indonesia tidak terjebak pada retorika tanpa langkah nyata yang dapat menggerus kepercayaan pasar dan masyarakat. Dengan sumber daya alam yang melimpah serta potensi demografi besar, Indonesia dinilai memiliki modal untuk menjadi pemain utama, asalkan mampu membenahi tata kelola, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berdaya saing.
